Jakarta, Gatra.com - Salah satu Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamrussamad memprotes batalnya pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin yang sedianya direncanakan pada 2-4 Juni di Bali.

"Pembatalan Munas Kadin tanggal 2-4 Juni 2021 di Bali telah mencederai semangat Pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya sektor Pariwisata," kata Kamrussamad, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (27/5).

Anggota DPR komisi XI dari fraksi Gerindra ini menilai pembatalan tersebut tidak lepas dari bentuk pertanggungjawaban tindakan Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani karena dianggap melanggar AD/ART. Mengingat masa kepengurusannya berakhir sejak akhir tahun 2020 lalu.

"Namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dalam rapat harian Kadin Indonesia, Rabu 25 Mei dipaksakan sepihak membatalkan Munas di Bali," jelasnya.

Kamrussamad mempertanyakan pernyataan Rosan yang menyebut pembatalan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Sedangkan penentuan Munas di Bali justru merupakan usulan dari Presiden Jokowi sejak awal.

"Lalu yang mana benar? Kenapa dunia usaha dipermainkan seperti ini saat ekonomi masih sulit. Pemerintah perlu dunia usaha untuk menyerap Kredit perbankan," tegasnya.

Ia menyebut, sektor usaha pendukung pariwisata seperti perhotelan, kuliner, transportasi dan lainnya akan kecewa dengan pembatalan ini. Lantaran, Munas Kadin merupakan salah satu even yang cukup besar.  

"Kita minta pemerintah bijaksana untuk memberikan penjelasan atas pemaksaan pembatalan Munas Kadin. Agar dunia usaha mendapatkan kepastian bahwa pemerintah sungguh sungguh dalam menjalankan PEN," ujar Kamrussamad.