Jakarta, Gatra.com – Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Presiden.

Arahan pertama, Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP guna senantiasa melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

Diharapkan juga, BPKP dan APIP mampu menghadirkan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan belanja pemerintah.

Untuk diketahui, sampai bulan Mei tahun ini, realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, berada di kisaran 15% untuk realisasi APBN serta 7% untuk APBD. Sementara itu, untuk penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tercatat masih berada di kisaran 24,6%.

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata Jokowi.

Arahan selanjutnya, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program harus pula adaptif dan mampu disesuaikan dengan situasi serta kondisi terkini.

"Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” tegas Jokowi.

Terakhir, Presiden mengarahkan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Menururutnya, perlu ada pengawalan terkait Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram guna meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” ujarnya.

Sebagai penutup, Presiden mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP untuk mampu bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Adapun untuk BPKP serta seluruh jajaran APIP, Presiden mengingatkan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan sebatas mencari kesalahan.

Jokowi menilai agar kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik, seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” katanya.