Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan 'tidak' pada Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan Tanggungjawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect), atas situasi kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah.

“Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan ‘TIDAK’ saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan Tanggungjawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect), atas situasi kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal jenis kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat dan melanggar hukum Indonesia, yaitu UU No. 26/2000,” ujar Usman dalam keterangannya, Kamis (20/5).

Dengan sikap tersebut, Usman menyebut komitmen Indonesia dalam melindungi HAM sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari posisi Indonesia yang sama dengan negara-negara bermasalah terkait HAM seperti China dan Rusia.

"Saat voting tersebut, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang hak asasi manusia,” ucap Usman.

"Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan hak asasi manusia di negeri sendiri seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” tambah Usman.

Padahal, Indonesia mempunyai reputasi yang bagus di mata masyarakat Palestina karena selalu menunjukkan kepeduliannya selama ini. Namun, sikap Indonesia kali ini berbanding terbalik seperti yang ditunjukkan selama ini.

“Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di sana. Tetapi sayangnya tidak mau memberikan suara YA untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah melalui voting tersebut," tutur Usman

Usman juga mengatakan rendahnya komitmen Indonesia terkait HAM juga terlihat dari kasus-kasus domestik. Usman mencontohkan penanganan kasus pelanggaran HAM hingga kini tidak ada kelanjutannya.

"Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan hak asasi manusia di negeri sendiri seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” katanya.