Home Ekonomi Bangga, Deforestasi Indonesia Terendah Sepanjang Sejarah

Bangga, Deforestasi Indonesia Terendah Sepanjang Sejarah

Jakarta, Gatra.com - Indonesia mencatatkan kabar baik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Saat bangsa ini bersama warga dunia fokus pada penanganan Pandemi Covid-19, rupanya Indonesia mengabarkan keberhasilannya menurunkan laju deforestasi (penebangan hutan) dengan angka terendah sepanjang sejarah.

Data yang dirilis pada Maret lalu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi hingga 75,03% pada periode 2019-2020 dengan cakupan 115,46 ribu hektar. Angka ini jauh menurun dari deforestasi pada 2018-2019 sebesar 462,46 ribu hektar sekaligus menjadi yang terendah yang pernah dicatatkan pemerintah Indonesia.

Turunnya laju deforestasi nasional selama masa pandemi Covid-19 ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi deforestasi dari tahun ke tahun. Aksi ini juga berkontribusi terhadap penurunan emisi sebagai bagian dari upaya penanganan perubahan iklim dunia.

“Komitmen pemerintah tegas untuk terus berada di jalur pengurangan deforestasi sebagai salah satu sumber penurunan emisi. Capaian ini juga menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan KLHK bersama para pihak mendapatkan hasil yang signifikan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam akun instagramnya @siti.nurbayabakar belum lama ini.

Upaya signifikan yang dilakukan KLHK selama ini diantaranya penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta berbagai upaya lainnya.

“Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dengan keterlibatan semua pihak sampai ke tingkat tapak. Selain itu, sumber daya terus dialokasikan untuk mengendalikan deforestasi di berbagai tingkatan,” kata Siti.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL, Belinda A. Margono menjelaskan penurunan deforestasi sebesar 75,03 % merupakan angka deforestasi netto. Perhitungan deforestasi ini juga mencakup baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.

Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

Sebagai informasi, angka deforestasi bruto tahun 2019-2020 sebesar 119,1 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3,6 ribu ha. Sementara angka deforestasi bruto tahun 2018-2019 sebesar 465,5 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3 ribu ha

Kontribusi untuk Perubahan Iklim

Erik Solheim, mantan Direktur Eksekutif UN Enviroment Program (UNEP) optimistis penurunan laju deforestasi di dalam negeri dapat berlanjut mengingat Indonesia memiliki kepempimpinan yang kuat serta diuntungkan dengan tren dunia yang kini bergerak menuju green economy.

Erik juga mengapresiasi upaya KLHK dibawah komando Menteri LHK Siti Nurbaya yang telah memberikan capaian nyata di bidang penurunan deforestasi. Seperti diketahui, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan deforestasi juga mengantarkan Indonesia mendapatkan persetujuan pendanaan dari pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (CGF).

Sebagai informasi, Norwegia berkomitmen melakukan pembayaran hasil (result based payment/RBP) sebesar US$ 56 juta atas upaya Indonesia yang telah terbukti menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk mengurasi emisi (REDD+).Pembayaran ini merupakan bagian dari komitmen pendanaan dari Norwegia dengan total mencapai US$ 1miliar apabila Indonesia mampu mengurangi emisi dari deforestasi secara terukur.

Selain itu, pemerintah juga telah mendapat persetujuan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) senilai US$103,8 juta karena mampu menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk periode 2014-2016, dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq).

“(Menteri LHK) terbukti sangat efisien dan sistematis sehingga mampu memberikan hasil yang positif terhadap mekanisme result based payment [REDD] yang berorientasi hasil,” kata Erik dalam webinar “Declining Rate of Deforestation : Is it The New Normal?” belum lama ini.

Sementara itu, FAO Representative ad Interim for Indonesia, Richard Trenchard juga menyampaikan apresiasinya pada penurunan tingkat deforestasi Indonesia dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

“Kami melihat komitmen pemerintah untuk memerangi deforestasi. Ini sangat penting. FAO juga menyambut baik perhatian yang diberikan untuk kebakaran hutan. Kami memuji upaya yang telah digunakan untuk mengatasinya, mulai dari teknologi modifikasi cuaca sebelum puncak musim kemarau, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran,” jelasnya, dalam acara “Refleksi: SOIFO 2020, Hints dan Seek” belum lama ini.

FAO juga memberikan apresiasi pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, konservasi dan restorasi pada 16 juta ha lahan gambut. Trenchard juga mengapresiasi inovasi pemerintah melalui KLHK dalam memantau sumber daya hutan, dan komitmen memulihkan lebih dari 600 ribu mangrove hingga tahun 2024. Termasuk upaya berkelanjutan pemerintah untuk menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen menyelesaikan konflik penguasaan lahan.

“Izinkan saya sekali lagi memuji Menteri Siti dan Kementerian atas laporan yang luar biasa ini. FAO dan mitra lainnya di PBB, termasuk lembaga lain yang berbasis di Roma, IFAD dan WFP bersama dengan UNDP, UNEP, UNOPS, terus bekerja bahu membahu mendukung Kementerian dan bagian pemerintah lainnya, menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, kapasitas teknis untuk pekerjaan Kementerian yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia dikelola secara lestari dan bahwa banyak tantangan penting yang masih tersisa dapat diatasi di masa depan,” tutupnya.

615