Batam, Gatra.com - Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepulauan Riau (Kepri), Drs H Nyat Kadir menilai Walikota Batam Ex Officio Kepala BP Batam sudah tepat. Penggabungan dua lembaga tersebut  membuat dualisme  menjadi hilang. 

Pemko Batam dan BP Batam telah seiring sejalan untuk membangun Kota Batam. "Isu dualisme antara Pemko dan BP Batam sudah tidak ada lagi. Dua lembaga itu telah bersinergi sehingga pembangunan di segala bidang di Batam berjalan dengan baik," ujar Nyat Kadir dihubungi via ponsel, kemarin.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga mitra kerja BP Batam itu mengatakan, sejak PP 62 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP 46 2007 tentang KPBPB Batam yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 malah naik signifikan mencapai lebih dari 1 persen.

Berdasarkan data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibanding dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 4,56 persen. Capaian itu menunjukan pembangunan di Kota Batam sudah pada jalur yang tepat.

"Capaian itu sangat bagus melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.01 persen dan provinsi 
Kepri tumbuh 4,89 persen di tahun 2019. Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung dengan data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Wali Kota merangkap sebagai Kepala BP Batam, "ujar  anggota Mahkamah Kehormatan Dewan itu.

Anggota DPR RI dua periode itu mengatakan dari laporan BP Batam ke Komisi VI, terdapat pertumbuhan nilai investasi pada Triwulan pertama 2020 sangat menggembirakan, malah sudah melebih target. yakni 52 persen. 

Target investasi masuk USD 225 juta malah melebihi target menjadi 473 juta USD. Negara yang melakukan investasi adalah Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Selama satu tahun 2020,  BP Batam manargetkan investasi  Rp14,6 triliun, malah  realisasinya melebihi target hingga mencapai Rp22,3 triliun.  

Realisasi investasi tersebut yakni nilai investasi dari Penanam Modal Asing (PMA) senilai US$643.031.000 atau Rp9.388.262.600.000. Sementara Penanam Modal daerah (PMD) mencapai Rp13 trliun.

Realisasi investasi yang melebihi target pada tahun 2020,  saat penyebaran Covid yang sedang tinggi , bukankah hal yang luar biasa. Ini menunjukkan kinerja BP Batam dalam pelayanam investasi dengan menerapkan PTSP, OSS dan layanan digital lainnya terbukti efektif.

Pencapaian angka yang fantastis tersebut lanjut Mantan Wali Kota Batam membuat BP Batam percaya diri memasang target investasi di 2021 hingga mencapai Rp25 triliun.

Begitu juga dengan masalah penyelesaian kampung tua, Nyat Kadir mengatakan SK Wali Kota Nomor 105 tahun 2004 tentang kampung tua di masa kepemimpinan Nyat Kadir saat ini berjalan dengan lancar. 

Hal ini karena ada kesepahaman bersama antara dua lembaga tersebut, BP dan Pemko Batam serta didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VI, Fraksi Partai NasDem itu menilai Walikota ex officio Kepala BP Batam merupakan produk sukses dari pemerintah pusat. Sehingga menurut perlu dilanjutkan. Sebab selama ini sudah berjalan bagus. 

Selain itu  BP Batam berbeda dari segi wilayah kerja dengan Bintan dan Karimun, sehingga perlu ada satu leader. Jadi pemerintah pusat tidak perlu satukan,  Batam Bintan Karimun (BBK), biarkan sendiri -sendiri dan hanya disatukan  melalui Dewan Kawasan . 

Kalau BBK disatukan tentu kendala georafis, regulasi bisa  tidak efesien dan efektif. Namun silakan saja penyatuan BBK ini dikaji kembali lebih komprehensif oleh Menko Ekuin, agar tidak bongkar pasang yang justru membingungkan pihak investor.