Jakarta, Gatra.com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendukung program Vaksin Nusantara. Padahal penelitian vaksin itu sudah resmi dihentikan. Dan tidak ada lagi penelitian vaksin Nusantara.

Ary Kapitang, Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO menyampaikan dukungannya terhadap pembuatan Vaksin Nusantara. Dirinya pun meyakini Vaksin tersebut dapat membantu bangsa ini dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“PB HMI MPO mendukung penuh penggunaan vaksin Nusantara dan mengajak seluruh komponen bangsa mendukung karya anak bangsa. Insya Allah, program Vaksin Nusantara bisa membantu mengatasi masalah pandemi yang sudah berlangsung satu tahun ini,” ujar Ary Kapitang pada Sabtu (8/05).

Kapitang menambahkan, PB HMI MPO akan menyiapkan relawan guna mengikuti penyuntikan sel dendritik SARS-CoV-2 atau yang sebelumnya disebut vaksin Nusantara. "Kami juga akan menyiapkan relawan vaksin Nusantara." ungkap Ary Kapitang.

Untuk diketahui Vaksin Nusantara merupakan vaksin berbasis sel dendritik yang berasal dari sel darah putih. Sementara itu, terapi sel dendritik Vaksin Nusantara mengharuskan seseorang diambil darahnya dengan jumlah tertentu, lalu darah yang sudah diterima akan ditambahkan vaksin Nusantara. Setelah itu darah kembali dimasukkan ke tubuh pemilik darah dengan harapan terbentuk antibodi yang dapat melawan Covid-19.

Lanjut, Kapitang mengungkapkan PB HMI MPO turut meminta Presiden Jokowi Widodo untuk segera mendesak Kepala BPOM Penny K Lukito sebagai badan pengawas obat dan makanan untuk bisa berkolaborasi dengan dokter Terawan agar pengembangan vaksin Nusantara segera bisa di gunakan di masyarakat ketimbang menggunakan vaksin impor.

"Vaksin Nusantara hasil penelitian putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang digagas oleh dr Terawan semua komponen wajib untuk mendukung," pungkas Ary Kapitang.

Sebagai pengganti vaksin Nusantara yang gagal, RSPAD Gatot Subroto bakal melakukan penelitian baru yang bukan untuk menghasilkan vaksin. Langkah ini diambil menyusul keputusan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) yang menghentikan uji klinis Vaksin Nusantara.
 
"Jadi ini berbeda. Judulnya pun dipilih berbeda. Penelitian kali ini, 'Penelitian Berbasis Pelayanan yang Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas terhadap Sar Cov 2 atau Covid-19'," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Mapomdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 20 April 2021.
 
Menurut Andika, penelitian kali ini tidak ditujukan untuk menciptakan vaksin seperti sebelumnya. Melainkan, menciptakan terapi imun dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh melawan covid-19.

Hasil penelitian baru ini direncanakan tidak untuk produksi massal. Sehingga, tidak perlu meminta izin edar BPOM. Adapun penelitian baru ini tetap memanfaatkan sel dendrit seperti yang dipakai pengobatan kanker. Hal itu guna meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan covid-19.

"Apakah ini bisa? Bisa, saya yakin bisa dan pemerintah pun memercayakan itu kepada kami walaupun sifatnya tadi tidak untuk komersial maka tidak diperlukan izin edar dari BPOM," ujar jenderal TNI berbintang empat itu.
 
Vaksin Nusantara gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menimbulkan polemik karena belum memenuhi kaidah ilmiah. Vaksin covid-19 karya anak bangsa itu belum mengantongi izin dari BPOM karena terdapat kelemahan yang bersifat critical dan majeure di dalam kandungannya.
 
Namun, Vaksin Nusantara nekat dilanjutkan hingga uji klinis fase II. Polemik semakin riuh, setelah peneliti Vaksin Nusantara memaksakan diri melanjutkan uji klinis fase II kepada anggota DPR di RSPAD Gatot Subroto beberapa waktu lalu.
 
Hal ini dianggap ilegal karena uji klinis tetap diteruskan meski tak mengantongi izin. Tindakan itu pun membuat BPOM, TNI, dan Kementerian Kesehatan sepakat menghentikan uji klinis Vaksin Nusantara tersebut.