Jakarta, Gatra.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Abraham Samad, menduga tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan upaya lanjutan untuk melumpuhkan KPK. Sebab, kata dia, upaya sebelumnya berupa revisi UU KPK belum cukup membuat KPK lumpuh.

“Ternyata penyidik KPK masih bisa melakukan OTT terhadap menteri dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka [yang tidak suka KPK] berpikir satu-satunya cara melumpuhkan pemberantasan korupsi oleh KPK, yaitu harus membungkam orang-orang yang selama ini tegak lurus di KPK. Siapa itu? Ya di antaranya mereka yang 75 orang ini,” tuturnya dalam diskusi bertajuk ‘Dramaturgi KPK’, Sabtu (8//5).

Abraham mengaku mengenal hampir semua 75 orang yang dikabarkan tidak lulus TWK sebagai tahap alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, mereka adalah orang-orang berintegritas, bisa menjaga marwah KPK, dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi.

“Karena itu, saat membaca 75 orang tidak lulus, saya bertanya-tanya ada apa sebenarnya? Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini? TWK ini memang jangan-jangan untuk menyingkirkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abraham menilai ada semacam maksud screening pegawai KPK dengan dalih TWK. Tujuannya, agar yang bisa lanjut jadi pegawai KPK adalah orang-orang yang dianggap tidak membahayakan pemberantasan korupsi.

“Kalau saya lihat, tes ini seperti ada target begitu, orang-orang yang tidak diluluskan. Kenapa saya bilang ada target? Karena tesnya sendiri tidak transparan,” katanya.

Dia mengingatkan, agar pimpinan KPK tidak menjadikan hasil tes tersebut untuk mendegredasi atau memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Hal ini mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.