Jakarta, Gatra.com - Yayasan Tifa bekerja sama dengan Japan Initiative menggelar webinar sekaligus peluncuran buku tentang Program Review; sebuah program yang dikabarkan sukses dilaksanakan di Jepang sejak nyaris dua puluh tahun lalu. Program tersebut dianggap mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat di Negeri Sakura. 

Sejak awal 1990-an, Jepang pernah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak pemerintah. Hal itu diperparah dengan kondisi demografi yang tidak proporsional: pertumbuhan penduduk menurun sementara jumlah lansia kian bertambah. 

Situasi ini menyebabkan beban negara menjadi semakin bertambah pula. Sebab, negara harus menyediakan jaminan sosial untuk warganya. Dalam upaya menanggulangi krisis tersebut, sekaligus merespons permintaan masyarakat terhadap efisiensi pajak yang mereka bayarkan, dan peningkatan transparansi, pemerintah Jepang melaksanakan Program Review.

Program ini merupakan suatu metode untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program pemerintah, baik program pembangunan fisik maupun pemberdayaan. Metode ini digunakan untuk menentukan kelanjutan sebuah program, apakah program tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki, diganti pelaksanaannya, ataupun dihentikan.

Program ini melibatkan sejumlah pihak, seperti panitia penyelenggara, pegawai pengampu program, moderator, evaluator, dan warga penilai. Evaluator dan warga penilai memiliki peran sentral dalam penilaian. Evaluator merupakan pihak luar yang diundang di dalam program untuk memberikan penilaian dan pandangan terhadap implementasi program yang tengah dievaluasi. 

Sementara warga penilai adalah perwakilan masyarakat yang akan memberikan penilaian atas program yang di-review. Warga penilai dipilih secara acak sebagai upaya untuk menjamin bahwa setiap penduduk dari berbagai latar belakang berbeda memiliki kesempatan untuk terlibat dalam program sehingga dapat memberikan pandangan atau penilaian yang beragam. 

Direktur Yayasan Tifa, Shita Laksmi, mengatakan bahwa Yayasan Tifa berniat memperkenalkan Program Review ke Indonesia. Pelaksanaan webinar dan peluncuran buku, kata dia, merupakan salah satu upaya mewujudkan perkenalan yang lebih dekat. Ia percaya bahwa metode ini dapat memberi manfaat besar dalam transparansi dan akuntabilitas program-program pemerintah. 

"Kami yakin ada hal baik yang bisa diadopsi dan diterapkan dalam konteks Indonesia, walaupun ada perbedaan sistem pemerintahan maupun kultur masyarakat antara kedua negara," kata Shita dalam webinar, Kamis (6/5). Shita melanjutkan, evaluasi program berbasis masyarakat terbuktif efektif dalam mencegah korupsi, bahkan turut membantu menghemat anggaran negara. 

Pada waktu dan tempat yang sama, Menteri Urusan Administrasi Pemerintah Jepang, Taro Kono, mengatakan, sudah seharusnya negara tidak melakukan pemborosan terhadap uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Uang negara yang berasal dari pajak masyarakat, kata dia, harus dipergunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat pula. 

"Program ini telah membantu Pemerintah Jepang untuk memilah program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," kata Kono. Selain mampu meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah, dia menambahkan, program tersebut, pada gilirannya, ternyata juga mampu mengembalikan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam proses evaluasi program pembangunan.

Sejak diimplementasikan pertama kali di Jepang pada tahun 2002 lalu, Program Review mampu menghemat anggaran pemerintah setiap tahunnya mulai dari 160 miliar hingga 1,3 triliun yen. Program tersebut juga telah membedah 6.500 program pembangunan di Jepang, dan telah melibatkan sekitar 10.000 masyarakat untuk mengevaluasi program-program pemerintah dan menentukan keberlanjutannya. 

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Slamet Soedarsono, mengatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi program-program pembangunan negara menjadi penting karena dua hal. 

Selain berterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, kegiatan-kegiatan dalam program pembangunan sebagai bagian dari pelayanan publik memerlukan umpan balik untuk menjaga kualitas dan memastikan relevansi program.

"Program-program pembangunan yang dilakukan tanpa umpan balik berpotensi menjadi kegiatan rutin yang kurang tepat sasaran sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran di dalamnya," katanya. 

Slamet mengatakan bahwa Bappenas turut serta dalam menyosialisasikan Program Review kepada publik luas, terutama kepada pemerintah Indonesia. Dia mengakui bahwa penyusunan metode agar bisa terlaksana sesuai harapan bukanlah pekerjaan mudah. Meski demikian, Bappenas kerap terlibat dalam agenda diskusi guna mempertajam konsep yang mungkin dapat diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia.