Jakarta, Gatra.com - Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai perlunya optimalisasi peran intelijen di Tanah Papua. Terutama sebagai tahapan awal dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang kini telah ditetapkan pemerintah sebagai teroris. 

Tujuannya, agar konflik yang memakan korban jiwa dari kedua kubu selama ini, termasuk masyarakat sipil, tak terus terjadi. 

"Saya harapkan kedepankan fungsi intelijen, lakukan pendekatan secara kultural melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat sana," kata  Simon, sapaan akrab Ngasiman, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/5). 

Langkah itu dilakukan, agar setiap hari tidak terjadi seperti macam perang di sana.

Simon mengatakan fungsi-fungsi intelijen, perlu dikedepankan di Tanah Papua. Sehingga mereka bisa melakukan cegah atau deteksi dini, dan pada akhirnya para KKB bisa mengikrarkan kembali ke NKRI.

Adapun jalur dialog dengan KKB lanjut Simon saat ini masih bisa ditempuh. Upaya tersebut harus intensif dilakukan, melibatkan pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah di wilayah itu. 

"KKB ditetapkan sebagai kelompok teroris,  secara pibadi saya supaya inginkan ada dialog yang intensif," katanya. 

"Sejak awal saya mendorong pemerintah daerah muspida (musyawarah pimpinan daerah) kapolda, pangdam, yang punya daerah sana, supaya terus melakukan optimalisasi dalam dialog, mengajak dan memfasilitasi ada titik temu yang akhirnya tak akan timbulkan gejolak," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS) ini menilai pencegahan, deteksi dini dan pendekatan yang humanis, harus digunakan dalam mengatasi persoalan KKB Papua. Selain itu, ego sektoral juga perlu dihilangkan. 

"Agar masyarakat benar-benar mencintai sebagaimana Papua dalam bingkai Indonesia," jelasnya.

Meski, Simon mendukung penetapan KKB sebagai teroris. Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan KKB, menurutnya juga harus diambil. Namun, selain upaya tersebut, tetap perlu pendekatan lainnya. 

Selain itu, evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) juga harus dilakukan pemerintah. Apakah dana tersebut sudah dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat setempat atau belum. 

"Yang harus dievaluasi dana otsus sudah libatkan PPATK. Apakah selama ini benar-benar dicairkan di Papua atau di Jakarta? Nah ini yang harus dievaluasi," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya telah  mengumumkan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.