Sragen, Gatra.com- Sekretaris Daerah Pemkab Sragen, Jateng, Tatag Prabawanto resmi menjabat pelaksana harian (Plh) Bupati Sragen per Rabu (5/5). Jabatan ini disandangnya sampai pelantikan bupati-wakil bupati definitif

Sebagaimana diberitakan, pasangan bupati wakil bupati Sragen periode 2016-2021 Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno mengakhiri lima tahun kepemimpinannya pada Selasa (4/5). Pilkada Sragen 2020 memenangkan Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang berpasangan dengan Suroto. Rencananya, pelantikan keduanya menjadi bupati wakil bupati Sragen periode 2021-2026 pada Juli mendatang, berbarengan dengan Kabupaten Demak dan Pekalongan. Masa jabatan Plh bupati belum bisa ditentukan. Namun yang pasti menunggu Pj atau Plt bupati yang ditunjuk Pemprov Jawa Tengah. Adapun masa jabatan Plt atau Pj maksimal di awal Juli mendatang.

Sementara itu Tatag dilantik melalui prosesi serah terima jabatan oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di pendapa rumah dinas. Bupati Yuni didampingi Wabup Dedy melakukan prosesi itu secara bersama dengan dihadiri seluruh pejabat eselon II dan jajaran pimpinan BUMD di Sragen. 

Ditemui usai prosesi tersebut, Tatag mengatakan tugasnya di pemerintahan tidak lantas menjadi bertambah berat dengan menduduki Plh bupati. Ia mengatakan beban kerja masih sama seperti saat dirinya membantu kepala daerah menuntaskan visi-misi pembangunan daerah.

Istilahnya hanya tidak terjadi kekosongan pemerintahan saja. Kerja saya masih sama. Rapat rutin dan mengurus administratif, katanya.

Ia sendiri kurang mengetahui sampai kapan ia menjabat PLH bupati. Selama SK PJ bupati belum diturunkan Pemprov, maka ia pimpinan tertinggi di Pemkab Sragen.

Terkait kebijakan-kebijakan strategis pihaknya tidak akan melakukan perubahan. "Seperti apa kebijakannya akan kita amankan," ujar dia. 

Disingung soal penanganan pandemi Covid-19 di Sragen, Pemkab juga akan mengambil keputusan dan tetap mengintensifkan penanganan bersama dengan stakeholder.. 

Sementara itu Kusdinar Untung Yuni Sukowati berharap siapapun yang ditunjuk, PLT atau PJ Bupati bisa menjalankan dan mengamankan kebijakan yang sudah dijalankannya. Termasuk kebijakan soal APBD dan penganggaran tahun 2022 yang direncanakan mulai dibahas Juni ini. 

"Harapannya kebijakan-kebijakan yang sudah jalan tetap bisa dijaga dan diamankan. Sampai nanti saya dilantik kembali. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik," tandasnya.