_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pemerintah telah resmi melarang mudik menjelang Idulfitri 2021. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan kebijakan tersebut sebagai langkah tepat dan bijaksana guna mencegah meningkatnya laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
"Keputusan Pemerintah untuk peniadaan mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat," kata Doni Monardo dalam diskusi virtual dari Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (05/05).
Menurut Doni, setiap libur panjang selalu diiringi peningkatan kasus yang tajam. Mulai dari libur Lebaran tahun lalu, libur Agustus hingga libur Natal dan Tahun Baru. Angka peningkatanya bervariasi antara 46 persen sampai dengan 75 persen angka kematian. Sedangkan peningkatan angka kasus aktif dari 70 persen hingga 119 persen.
"Berkaca pada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi Covid-19, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan diikuti dengan bertambahnya angka kematian," jelas dia.
"Ini sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif," Sambung Doni.
Lonjakan kasus positif Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Bahkan ruang perawatan, ICU dan isolasi lebih dari 80 persen. Hal tersebut membuat banyak pasien yang tidak mendapatkan penanganan yang baik.
"Bahkan pada periode Januari lalu, beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi," jelas Doni.
Oleh karena itu, Doni menyatakan bahwa larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Menurut Doni, ini merupakan keputusan politik negara, yakni kepala negara Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada satu pun pejabat yang berbeda narasi terkait larangan mudik.
