Jakarta, Gatra.com – Direktur Kebijakan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, menyarankan pemerintah perlu memastikan distribusi berbagai logistik pendukung vaksinasi secara lebih merata ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Olivia dalam konferensi pers “Peluncuran Hasil Survei Kesiapan Puskesmas untuk Vaksinasi dan Diskusi Publik” secara virtual pada Selasa (4/5), menyampaikan, sesuai hasil survei CISDI, hal itu harus dilakukan karena ditemukan beberapa logistik pendukung vaksinasi tersebut masih belum merata.

Selain itu, ujarnya, terkait penguatan puskesmas, perlu dilakukan juga dukungan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional maupun subnasional, baik tambahan anggaran dan juga penambahan jumlah tenaga medis untuk vaksinasi Covid-19.

“Kemudian, perlidungan tenaga kesehatan juga perlu tetap menjadi nomor 1 untuk terutama ketersediaan APD [Alat Pelindung Diri] dan akses tes secara reguler,” kata Olivia.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya disrupsi layanan kesehatan esensial, sebut Olivia, diperlukan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, serta layanan kesehatan swasta.

“Ini juga apa, menjadi salah satu hal poin penting untuk membagi beban juga, beban vaksinasi ini dan juga mencegah disrupsi layanan kesehatan esensial dan upaya penanganan Covid lain di puskesmas,” ujarnya.

Kemudian tak kalah pentingnya soal data yang ada sekarang bahwa banyak juga kasus orang yang sudah divaksinasi namun terinfeksi. Tentunya, ini mengingatkan bahwa semua masyarakat tidak boleh lengah. 

"Yang paling penting tadi seperti analogi kerupuk, surveilans 3 T [Testing, Tracing, dan Treatment], protokol kesehatan dan kebijakan dari pemerintah yang konsisten juga menjadi salah satu komponen esensial untuk penanganan Covid ini,” kata Olivia.