_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com- Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyebut sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang kurang memberi ruang pada pencegahan COVID-19, berdampak pada lonjakan kasus Covid-19 di Bumi Lancang Kuning.
Menurutnya sejak penghujung tahun 2020, tindakan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Pemprov mulai kendur. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi protokol kesehatan, pelacakan pasien terpapar, hingga mobilitas penduduk.
"Jangan sampai Pemprov Riau terjebak pada penanganan semata, sehingga lupa pada pentingnya giat pencegahan. Pencegahan terkesan berkurang sejak akhir tahun 2020," paparnya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler, Sabtu (1/5).
Dikatakan Hardianto, alih-alih menggencarkan pencegahan melalui aparatur sipil seperti satuan polisi pamong praja, giat tersebut justru lebih sering disuguhkan aparat kepolisian dan TNI.
Padahal Riau telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan. Regulasi tersebut, kata Hardianto, sejatinya mempermudah kerja Pemprov Riau dalam melakukan giat pencegahan.
"Kalau pendekatan itu hanya soal penanganan yang sifatnya menunggu, sistem kesehatan Riau lama-lama jeblok baik dari segi fasilitas maupun kesiapan tenaga kesehatannya. Bagaimanapun mencegah tetap lebih baik," tekannya.
Sementara itu Juru Bicara Penanganan Covid-19 Riau, dr Indra Yovi, mengaku risau dengan perkembangan kasus COVID-19 di Bumi Lancang Kuning. Sebab lonjakan kasus COVID-19 di Riau mencapai ratusan kasus perhari.
"Pada April 2021 kasus Covid-19 Riau mencapai 9.000-an orang. Maka jika dirata-ratakan, ada 300-400 kasus perhari. Sebanyak 20 persen (100 orang) diantaranya dirawat di rumah sakit," pintanya.
Kata dr. Yopi, jika trend tersebut tak kunjung berubah, maka sistem fasilitas kesehatan masyarakat di Provinsi Riau bakal keteteran.
