Home Kesehatan Kepala BNPB Minta Pendirian Posko Silaturahmi Virtual

Kepala BNPB Minta Pendirian Posko Silaturahmi Virtual

Cilacap, Gatra.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan semua pihak untuk disiplin, kompak dan konsisten dalam menangani penyebaran Covid-19.

Doni juga meminta agar seluruh bupati dan wali kota mensosialisasikan larangan mudik dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, posko-posko penanganan Covid-19 bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan mode virtual.

“Semua pihak harus disiplin, kompak dan konsisten. Kalau tiga formulasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, kita akan bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik pula,” kata Doni Monardo.

Hal tersebut disampaikan saat Rakor Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Cilacap Rabu (28/4). Rakor yang diselenggarakan di ruang Prasanda Pemkab Cilacap tersebut dihadiri langsung oleh Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, para pejabat BNPB, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji beserta Forkopimda dan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah yang mengikuti secara virtual.

Mengenai larangan mudik Idul Fitri, Doni meminta agar pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan menyampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami masyarakat.

“Larangan mudik lebaran tahun ini agar diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal yang mudah dipahami, jangan sampai larangan ini membuat beban di masyarakat,” kata Doni.

Sementara, Bupati Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan para Camat selaku pejabat di wilayah untuk ikut mensosialisasikan larangan mudik ini. Bupati juga meminta agar masyarakat yang memiliki keluarga di luar wilayah Kabupaten Cilacap agar melarang mudik terlebih dahulu.

“Saya menginstruksikan sampai ke tingkat RT agar para orang tua bisa melarang anaknya yang ada di rantau untuk tidak pulang terlebih dahulu pada saat lebaran nanti, pemkab bersama Forkopimda juga akan membuat posko untuk melaksanakan tracing di perbatasan wilayah, ” kata Bupati.

1361