Pagaralam, Gatra.com –‎ Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam kembali melakukan rotasi sejumlah jabatan eselon II, III, dan IV. Sejumlah pejabat OPD di lingkungan Pemkot Pagaralam kembali diubah.

Bahkan, ada beberapa kepala OPD yang dibiarkan kosong atau tidak diisi oleh pejabat lain setelah pejabat yang lama dipindahkan. Bebera OPD strategis pun dibiarkan kosong tanpa kepala dinas, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) dan dua dinas PU, yaitu PUPR dan PU Perkim.

Tidak hanya itu, ada sejumlah OPD lainnya juga tidak memiliki kepada dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dispora.

Sebanyak 165 orang pejabat dilantik, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II, jabatan Administrator atau eselon III, dan Jabatan Pengawas atau eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam.

Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi pemerintahan. Hal ini sesuau dengan aturan dan tahapan yang ada.

"Rotasi jabatan ini merupakan upaya kita dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Pagaralam," ujarnya.

Menanggapi ada beberapa OPD teknis yang saat ini tidak memiliki kepala dinas atau dikosongkan bisa menjadi kendala dalam proses pembangunan kedepan, Alpian mengatakan, tidak ada pengaruh meskipun dinas tersebut tidak memiliki kepala dinas.

"Meskipun kepala dinasnya kosong tidak akan memengaruhi program pembangunan kita tahun ini. Sebab ada jabatan sekretaris dinas yang bisa mengatur dan menjalan program pembangunan yang ada di dinas tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pejabat yang dilantik dan diberentikan sudah melalui proses evaluasi oleh tim yang ada. Jadi pihaknya meyakini pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Kita akan terus evaluasi para pejabat kita. Jika dinilai tidak layak dan kinerjanya buruk maka akan kita rombak lagi. Hal ini merupakan hal biasa dalam pemerintahan," katanya.

Kepala BKPSDM Kota Pagaralam, Marendra Oka Wijaya, mengatakan, pelantikan dilakukan pada beberapa jabatan kepala dinas dan kepala badan yang kosong dan ada yang sebelumnya dijabat oleh Plt.

"Saat ini, ada sekitar enam OPD yang tidak memiliki kepala dinas atau masih kosong. Untuk sementara akan dijabat oleh Plt yang nanti akan ditunjuk oleh wali kota," ujarnya.