Asahan, Gatra.com –‎ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Asahan mengklaim bahwa Bupati Asahan, Surya sudah, telah mengantongi persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi sebanyak 102 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Asahan. 

"Kalau tidak ada izin rekomnya, kita mana berani,"ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karier dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah, setempat Rahmanto kepada Gatra.com, Selasa (27/4). 

Penegasan ini disampaikannya terkait dengan adanya larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melantik pejabat dalam masa 6 bulan terhitung sejak dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Rahmanto menegaskan, sesuai dengan regulasi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka pelantikan sebanyak 102 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Asahan itu terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi Mendagri dan Gubsu. 

"Nah kita sudah mengantongi rekom itu,"ujarnya.

Rahmanto menyebutkan, Pemkab Asahan sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Mendagri lewat Surat Nomor 821/2379/OTDA tanggal 15 April 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Selain itu juga, telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara melalui surat bernomor 800/14450/BKD/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, dan Surat No. 800/17322/BKD/III/2021 tanggal 19 April 2021 tentang hal yang sama.

Sebelumnya, sebanyak 102 ASN Pemkab Asahan dilantik oleh Bupati Asahan menjadi pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Asahan. 

Pelantikan pejabat tersebut dilakukan oleh Bupati Asahan, Surya, di aula kantor Bupati Asahan, Selasa pagi tanpa dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan. 

Dalam pidatonya, pejabat nomor satu di struktur pemerintahan kabupaten ini, meminta kepada para pejabat yang baru dilantik menjadi pejabat yang profesional. 

"Saya minta jabatan ini jangan menjadi gagah-gagahan, tetapi dijalankan dengan penuh tanggungjawab," katanya.