Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim independen untuk melakukan audit independen terhadap seluruh alutsista di Indonesia.

Koalisi sipil ini menyampaikan desakan tersebut melalui pernyataan yang diterima Gatra.com di Jakarta pada Selasa malam (27/4), menyikapi berbagai kecelakaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, teranyar kapal selam Nanggala 402.

"[Audit independen] khususnya [terhadap] alutsista yang sudah tua dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil," demikian koalisi tersebut.

Kemudian, mendesak pemerintah tidak menggunakan Alutsista yang sudah tua dan sudah berumur 20 tahun ke atas sampai hasil audit selesai dilakukan.

Audit harus dilakukan karena peristiwa kecelakaan Alutsista di Indonesia bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali peristiwa kecelakaan terjadi, mulai dari jatuhnya pesawat tempur F-16 dan Hawk, pesawat angkut Hercules, helikopter MI-17, tenggelamnya kapal angkut TNI, hingga tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 baru-baru ini.

"Berbagai faktor tentu bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, mulai dari faktor human error, permasalahan mesin, faktor alam, dan faktor lainnya," kata koalisi.

Namun demikian, satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan Alutsista, adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan Alutsista Indonesia. Padahal, sangat mungkin masalah carut marutnya tata kelola Alutsista di Indonesia dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan.

Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia.

Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan bangsa Indonesia. "Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur di. tengah proses latihan yang sedang dilakukan," ujar koalisi.

Namun demikian, di tengah keprihatinan dan rasa duka tersebut, tentu peristiwa itu perlu dilihat dan dinilai dalam gambaran yang lebih besar tentang masalah modernisasi alutsista yang terjadi di Indoenesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan ini terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, dan SETARA Institute.