Pekanbaru,Gatra.com- Pasca dilantik sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Partai Golkar bakal kembali mengaktifkan Nasarudin sebagai pengurus partai. 

 

Menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Riau, Zulfan Heri, tindakan tersebut bagian dari upaya Partai Golkar merespon hajatan politik serentak pada tahun 2024.

 

"Prinsipnya bagaimana dalam menyongsong pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada 2024,Golkar mampu membangun konsolidasi total dan memenangkan agenda politik tersebut," ujarnya kepada Gatra.com melalui pesan tertulis, Selasa (27/4). 

 

Dikatakan Zulfan, pengaktifan kembali Nasarudin sebagai kader Golkar tidak akan menuai kendala. Pasalnya Nasarudin sejak awal tercatat sebagai pengurus Golkar Riau periode 2020-2025. "Jauh sebelum maju sebagai calon wakil bupati Pelalawan," tekanya. 

 

Asal tahu saja, dalam perhelatan pilkada Kabupaten Pelalawan 2020 DPP Partai Golkar mengusung Adi Sukemi sebagai calon bupati setempat. Hal ini membuat Nasarudin untuk sementara waktu "diparkir", lantaran ikut pilkada Kabupaten Pelalawan tanpa restu DPP Partai Golkar. Pada pilkada tersebut Nasarudin mengambil posisi sebagai Wakil Bupati mendampingi Zukri Mirsan, dan didukung oleh PDI P, PKB dan PPP. 

 

Adapun haluan Partai Golkar mengaktifkan kembali kader yang dipakir atau non aktif sesungguhnya tidak mengagetkan. Sebab, ini dipengaruhi sikap pragmatisme Partai Golkar yang cenderung mendekat pada kekuasaan.

 

Sikap tersebut terakhir disuguhkan oleh Partai Golkar dengan menunjuk Syamsuar sebagai Ketua Partai Golkar di Riau tahun 2020. Syamsuar sendiri sempat berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN) saat mengarungi pemilihan gubernur Riau tahun 2018.

 

Sebelumnya,pengamat politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin, mengingatkan sikap pragmatis pasca pilkada 2020 dapat menimbulkan ekses negatif bagi citra partai.  "Jika nantinya Golkar sampai merangkul, dari segi kekuasaan mungkin itu akan tercapai. Tapi Golkar akan dicap sebagai sarang politisi kutu loncat. Jadi ada citra yang dipertaruhkan,"bebernya.

 

Dikatakan Panca, kebijakan akomodir tersebut belum tentu linear dengan kemenangan pada pemilu 2024. Pasalnya, variabel politik cendrung dinamis.