Jakarta, Gatra.com – Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, Ghufron Mabruri, menyebutkan bahwa dialog menjadi cara yang harus ditempuh untuk menangani konflik atau kekerasan yang terjadi di Papua. Dialog adalah upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kekerasan di sana.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kontak senjata dengan aparat keamanan yang menewaskan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Papua (Binda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (25/4).

Ghufron menuturkan bahwa pendekatan kekerasan yang dilakukan untuk mengatasi kasus penembakan Brigjen TNI Danny hanya akan meningkatkan kekerasan dan bisa menjadi siklus yang menjadikan masyarakat sebagai korban.

"Itu menjadi satu siklus yang tidak bisa diputus. Kekerasan dibalas kekerasan, dan ujungnya adalah lagi-lagi masyarakat menjadi korban," ucap Ghufron di Hotel Ashley, Jakarta Pusat pada Senin (26/4).

Menurut Ghufron, pihak yang terlibat konflik bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan Papua secara lebih komperhensif, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang sehingga persoalan yang menjadi esesnsi dari persoalan di Papua ini bisa diatasi. Dialog dilakukan agar kekerasan-kekerasan yang sudah terjadi di Papua selama bertahun-tahun tidak terulang lagi.

Adapun terkait penyebab peningkatan eskalasi konflik, Ghufron menyebutkan bahwa penyebabnya adalah pendekatan keamanan oleh pemerintah.

Pendekatan hukum yang menjadikan prinsip HAM sebagai perangkat dasar dalam penegakan hukum, menurut Ghufron diperlukan di Papua ketimbang pendekatan militeristik.

"Pendekatan hukum di sini saya kira perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan tetap menjadikan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagai perangkat dasar dalam penegakan hukum di Papua," ujar Ghufron.