Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya, gugur setelah kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Anggota Komisi I DPR mewakili Fraksi PKS, Sukamta, di Jakarta, Senin (26/4), menyampaikan, turut berduka cita atas meninggalnya mendiang.‎ "Semoga diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran," katanya.

Menurutnya, konflik di Papua kian banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Ratusan nyawa telah melayang dan kerugian mencapai triliuanan rupiah.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, mengungkapkan dalam keterangan tertulisnya bahwa Otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir, konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ujarnya.

Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua. Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB.

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujarnya.

Kedua, lanjut Sukamta, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM, serta soal status dan sejarah politik Papua.

Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementrian khusus Papua dan Indonesia Timur.

Menurutnya, ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliuanan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," ujarnya.

Menurut Sukamta, pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Ia yakin bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.