Banyumas, Gatra – Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas prestasinya dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB.

"Alhamdulillah untuk SAKIB kita meraih predikat BB, dan terbaik di Jawa Tengah. Dan reformasi birokrasi mendapatkan predikat B," kata Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono seperti dikutip dari keterangan tertulis HumasPemkab Banyumas, Sabtu (24/4).

Menurut Wahyu, keberhasilan itu merupakan hasil kerja dari ASN dan seluruh komponen pemerintah dengan terus membudayakan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas dari seluruh jajarannya.

“Semoga ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja sehingga kedepannya meraih predikat lebih baik atau predikat A," ucap dia.

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas Rintawati Sandra Dewi mengatakan predikat BB ini seperti yang diraih tahun sebelumnya namun ada peningkatan indikator. Meski demikian sebagai peraih nilai SAKIP 2020 tertinggi se-Jawa Tengah. Total nilai yang diraih adalah 74,96.

"Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Saat itu 73,84. Setelah Banyumas, tiga wilayah lain juga sukses meraih predikat BB, yakni yaitu Cilacap, Wonogiri dan Kota Pekalongan. Sementara kabupaten/kota lainnya masih berada pada kategori B dan CC," kata Rintawati.

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, rincian nilai perencanaan kerja naik dari 21.13 menjadi 23, 89, pengukuran kinerja 18.38 menjadi 19,99, dan pelaporan kinerja dari 10,73 sama 10,73 Selain itu, nilai evaluasi internal mengalami kenaikan dari 6,06 menjadi 7,14, dan capaian kinerja dari nilai 12.71 menjadi 13,21

Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi Banyumas meraih Predikat B dengan Indexs Reformasi Birokrasi 69,07. Nilai tersebut berasal dari nilai komponen pengungkit yang terdiri dari pemenuhan 11,62, Hasil Antara area Perubahan 6,18 reformasi 15,20. Dan komponen hasil akuntabilitas kinerja dan keuangan 8,17, kualitas pelayanan publik 9,48 Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 9,63 dan kinerja organisasi 8,79.