Batam, Gatra.com - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate mengakui terus terjadi pemborosan pada anggaran belanja negara dalam sektor pengadaan pusat data di Kementriannya. Namun pelaksanaanya sangat tidak memenuhi standart nasional.

"Inefisiensi memang terjadi selama ini dalam belanja negara dari sektor pengadaan pusat data. Makanya, pemerintah berupaya untuk membangun Pusat Data Nasional di dalam negri. Angkanya tidak etis kami sebutkan, jejak digitalnyakan ada tinggal dichek sendiri," katanya, Sabtu (24/4) di Batam.

Menurut Johnny, Kementrian Keuangan juga telah mengetahui pemborosan itu dan tengah berupaya mensiasati dengan mencari solusi yang sangat tepat dan efisien. Salah satu caranya, adalah dengan membangun Pusat Data Nasional secara mendiri milik pemerintah.

"Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya, hanya memanfaatkan jaringan internet secara berbayar untuk mengimput atau output data dan kebijakan daerah. Hal itu tidak terkoneksi secara maksimal kepada basis data yang ada disetiap daerah maupun pemerintah pusat," ujarnya.

Ia mencontohkan, pada data Kasus Covid 19 di Indonesia, awalnya sangat sederhana dan manual dengan tingkat akurasi yang sangat rendah. Namun, seiring waktu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki tingkat akurasi dan menjaga data tersebut aman.

"Ini tantangan bagi lintas sektoral disetiap Kementrian agar terus berbenah untuk mendukung program pemerintah memiliki satu pusat data akurat yang dapat menunjang setiap kebijakan pemerintah kedepan. Dengan begini efisiensi belanja negara akan jauh lebih sehat," tuturnya.

Sejauh ini, diakuinya, seluruh Kementrian berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden terkait Satu Data Indonesia agar berjalan hingga ke pelosok negeri. Supaya dapat mempermudah melaksanakan program pemerintahan yang sekarang dan juga yang akan datang.