_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com- Kemenangan dua istri bupati pada perhelatan 9 pilkada serentak di Provinsi Riau tahun 2020, merupakan pertanda terjadinya pergeseran budaya politik di daerah setempat.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, mengatakan sebelum tahun 2020 tak satu pun calon kepala daerah (cakada) perempuan berhasil memenangkan kontestasi pilkada di Riau. Hal itu menandakan kuatnya budaya politik patriarki di Provinsi Riau.
"Faktanya memang belum pernah sosok perempuan tampil sebagai pemenang di pilkada di Riau. Sementara sekarang ada dua perempuan yang muncul sebagai pemenang, artinya ada perubahan dalam budaya politik masyarakat Riau," ujarnya kepada Gatra.com di Pekanbaru, Jum'at (23/4).
Adapun dua sosok perempuan itu adalah Kasmarni, istri mantan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin. Kemudian, Rezita istri Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Yopi Arianto.
Aidil mengamini diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk mencermati perubahan budaya politik di Riau. Hanya saja kemenangan dua istri bupati tersebut tetap menjadi indikator utama perubahan budaya politik di Bumi Lancang Kuning.
Calon rektor Universitas Muhammadiyah Riau itu meyakini kemenangan dua sosok perempuan tersebut, bakal mengerek minat perempuan untuk masuk gelanggang politik pada tahun 2024. Meski begitu ia mengamini diperlukan status tambahan untuk membuat perempuan terdorong ikut kontestasi politik.
"Andai saja keduanya bukan berstatus istri bupati dua periode, tentu akan ada efek politik tertentu yang mengikutinya. Artinya diperlukan status lainya yang dimiliki seorang perempuan untuk percaya diri masuk gelanggang politik, khususnya untuk pilkada," tutupnya.
Seperti daerah lainya di Indonesia, Riau juga memiliki persoalan partisipasi politik perempuan, yakni ada gap yang cukup besar antar partisipasi perempuan dalam kontestasi politik legislatif dengan eksekutif.
