Jakarta, Gatra.com – Selama pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dijadikan salah satu jaringan pengaman sosial oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, pun membeberkan beberapa alasannya. “Yang spesifik dari PKTD adalah pekerja yang bekerja dalam PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setegah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Program Perlindungan Sosial Inklusif: Menuju Perlindungan Sosial Berbasis Dana Desa yang Ramah Anak dan Responsif Gender” yang digelar Kamis, (22/4).

“Di tahun 2020, [penggunaan dana desa untuk Padat Karya] itu sampai pada posisi 23% atau Rp16,571 triliun dengan besaran upah Rp4,29 triliun,” tambah Abdul.

PKTD dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PKTD infrastruktur produktif. Sebagai contoh, PKTD ini menggerakkan warga desa untuk bergotong-royong membersihkan tempat wisata desa atau membersihkan saluran irigasi ketika menyongsong musim hujan.

Sementara yang kedua adalah PKTD ekonomi produktif. PKTD yang satu ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai contoh, BUMDes Manggar dari Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah menjadi salah satu episentrum pemberdayaan masyarakat.

BUMDes Manggar memiliki tiga unit usaha, yaitu perdagangan, pertanian, dan pembuatan batik. Seluruh unit usaha dijalankan dengan pola PKTD. Untuk produk batik handmade, warga desa menjadi pekerja dan mendapatkan upah PKTD. Unit usaha ini juga sekaligus melatih warga desa untuk belajar memproduksi hasil usaha sendiri.

Manfaatnya langsung terasa oleh warga desa itu sendiri. Pada tahun 2020, terdapat sejumlah 151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Akan tetapi, setelah digelar Musyawarah Desa (Musdes) pada tahun 2021, diketahui bahwa jumlah KPM tersebut menurun drastis hingga hanya menjadi 21 KPM saja.

Ini berarti bahwa BUMDes Manggar telah berhasil mengurangi jumlah keluarga miskin desa tersebut karena beberapa diantaranya sudah bisa mendapatkan penghasilan layak.