Jakarta, Gatra.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet. Sebaiknya ada penegasan ada atau tidaknya kocok ulang kabinet. Namun, belakangan ini, pendukung setia Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) keberatan dengan adanya reshuffle.

Kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Demikian saran dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (22/4).

"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya  menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk Kementerian Investasi," kata Dedy.

Seknas Jokowi, kata Dedy, mencermati adanya sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat ke permukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek. Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle. Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik. "Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," kata Dedy.

Lebih lanjut, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi sendiri. Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukanlah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang mesti diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi-misi Presiden.

Ia menegaskan, gonta-ganti menteri itu bukan solusi dari masalah , tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja. "Contoh konkrit itu  seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," ungkap Dedy.

Meski demikian, Seknas Jokowi tetap mendukung apabila Presiden merombak kabinetnya. Hanya disarankan, perombakan tersebut agar tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan Presiden.

Dedy juga menyumbang satu nama untuk dipertimbangkan menjadi Menteri Investasi, yaitu Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim. Menurutnya, rekam jejak Karim yang baik dan berintegritas.

"Dia (Karim) bisa diberi kesempatan karena track record-nya memimpin Krakatau Steel sangat baik dan sukses membangkitkan perusahaan itu dari keterpurukan selama bertahun-tahun. Sedangkan  Nadiem Makarim dipandang perlu untuk dipertahankan sebagai Mendikbud/Ristek," tutupnya.