Jakarta, Gatra.com – Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menyebutkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani adalah kandidat yang harus di-reshuffle atau diganti. 

“Kalau dalam konteks ini, Pak Jokowi ingin meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas juga, saran saya, Ibu Sri Mulyani yang diganti karena banyak dari sebagian ini justru tugas dari Menteri Keuangan,” ucap Bima dalam webinar bertajuk “Reshuffle lagi di Tengah Pandemi, Buat apa?” pada Rabu (21/4).

Bima menjelaskan bahwa komponen-komponen kemudahan berbisnis atau “Rankings on Doing Business topics (1-190)-Indonesia” yang disebut sebagai Key Performance Indikator (KPI) bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak semuanya dipegang oleh BKPM.

Komponen yang disebutkan oleh Bima adalah “Trading across Borders” yang masih ada di angka 116. Hal ini menurut Bima tidak ada di BKPM.

Komponen lain, yakni “Paying Taxes” berada di angka 81 berdasarkan data yang dipaparkan Bima. Menurutnya, Kemenkeu masih lama dalam mengurusi pembayaran pajak.

“Tapi kalau kita melihat beberapa hambatan dari daya saing dan kemudahan berusaha, itu bukan dengan cara BKPM naik jadi kementerian, tapi justru ada kementerian-kementerian teknis yang masih belum cepat untuk melakukan perubahan, salah satunya di Kementerian Keuangan dalam paying taxes kemudian trading across border,” kata Bima.

Subkomponen yang jelek dari kemudahan investasi, menurut Bima, dapat membuat investor bergeser ke negara lain.