Karanganyar, Gatra.com - Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mencatat 267 bantuan sosial tunai (BST) jatah Februari 2021 tak diambil  keluarga penerima manfaat (KPM). Alasannya sudah mampu, meninggal dunia, dan identitasnya tak jelas.

Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki mengatakan uang yang tidak diambil KPM tak serta merta kembali ke kas negara. Namun ditunggu sampai tak diambil tiga bulan berturut-turut.

"Bisa jadi karena kesibukan, maka menunda pengambilan. Tapi kalau sudah tiga bulan berturut-turut tak diambil, akan dicek oleh petugas. Ternyata ada yang meninggal dunia, alamatnya tidak sesuai sehingga orangnya tidak ditemukan, serta penerimanya merasa sudah mampu jadi tidak membutuhkan bantuan pemerintah. Baru kemudian setelah kroscek dan alasannya mendukung, uangnya kembali ke kas negara alias ditarik lagi," katanya usai meninjau penyaluran BST di aula Desa Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar, Jateng, Selasa (20/4).

Nilai Bansos tiap bulan per penerima Rp300 ribu. Jika 267 bansos tak diambil, berarti Rp80.100.000 yang kemungkinan akan dikembalikan ke kas negara.

Sementara itu 17.635 KPM menerima rapelan bansos jatah Maret dan April mulai hari ini sampai akhir pekan nanti. Mereka berhak Rp600.000 secara tunai yang diserahkan PT Pos Indonesia di balai desa masing-masing. Sebanyak 13.319 diberikan oleh Kantor Pos Karanganyar sedangkan 4.316 diberikan oleh Kantor Pos Solo. Waluyo mengatakan, ada tambahan 3.192 KPM.

"Totalnya 20.827 KPM mendapat BST. Susulan ini dari pemerintah pusat. Ke depan kemungkinan ada tambahan atau malah pengurahan. Sebab data sosial terus berubah sesuai kondisi masyarakat," katanya.

Sementar itu dalam pantauan penyaluran BST di Balai Desa Ngijo Tasikmadu, antrean ditata sedemikian rupa agar tidak berkerumun. Tidak ada prioritas antrean karena memang longgar.  

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinsos, Gunarto mengatakan jumlah KPM saat ini berkurang jika dibandingkan Februari lalu yang mencapai 22.421 KPM.

"Hasil perbaikan data penerima dari Disdukcapil dengan pusat data Kemensos. Memang dimutakhirkan rutin," katanya.