Jakarta, Gatra.com - Sebanyak 105 tokoh, mulai dari Mantan Wakil Presiden Boediono, Praktisi kesehatan, hingga tokoh masyarakat menyerukan dukungannya terhadap BPOM dalam mengawasi pengembangan Vaksin Nusantara. Mantan Direktur RSCM, akmal Taher sebagai Salah satu tokoh yang memberikan dukungan mengatakan, akan sangat berbahaya, jika obat atau vaksin yang beredar ini tanpa adanya izin edar dari BPOM.

"Sistem yang dibangun di BPOM ini sudah ada selama bertahun tahun, berbelas tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Akibatnya sekali ini lepas, sistem pengawasan obat kita akan terganggu," kata Akmal dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (17/4).

Akmal pun mengkhawatirkan keselamatan masyarakat apabila vaksin beredar tanpa adanya prosedur. Hal ini dikarenakan, tidak ada pihak yang bisa menjamin vaksin Nusantara ini tidak ada efek sampingnya selain BPOM.

Selain itu, Akmal menilai jika memang Indonesia mempunyai tujuan agar memiliki produk vaksin COVID-19 salam negeri. "Alangkah bijaknya jika setiap tahapannya harus sesuai prosedur dari BPOM. Kalau kita mimpi ingin segera punya produk sendiri syarat pertamanya adalah aman, berkhasiat dan semua prosedur harus dilalui dengan baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Vaksin Nusantara menggunakan sel dendritik yang nantinya membentuk antibodi. Namun, BPOM menekankan vaksin tersebut harus melalui tahapan ujicoba pada binatang atau uji praklinis. Berdasarkan alasan tersebut, BPOM belum memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Uji Klinis II dan III.