Jakarta, Gatra.com – Pasukan keamanan Myanmar melepaskan tembakan pada hari Kamis, (15/4) atas protes pro-demokrasi oleh pekerja medis di Kota Mandalay. Bahkan, akibat penembakan itu setidaknya satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka, media setempat melaporkan.

Para penentang kudeta terus melakukan kampanye melawan militer pada pekan Tahun Baru Tradisional ini dengan pawai serta unjuk rasa perlawanan lainnya. Sebelumnya, telah terjadi peristiwa kudeta militer di Myanmar, di mana pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer negara tersebut pada 1 Februari 2021 lalu, dilansir dari kantor berita Reuters pada Kamis, (15/4).

Layanan berbahasa Burma BBC melaporkan, bahwa beberapa di antara pekerja medis telah berada di garis depan kampanye guna melawan kudeta dan berkumpul di Mandalay lebih awal. Akan tetapi, pasukan keamanan Myanmar segera tiba untuk membubarkan mereka, melepaskan tembakan, serta menahan beberapa demonstran.

BBC dan saluran berita lainnya tidak memiliki rincian korban atau penangkapan pada demo tersebut, namun media Khit Thit melaporkan bahwa seorang pria ditembak dan dibunuh di kompleks masjid terdekat saat pasukan keamanan membubarkan protes petugas medis.

Seorang penduduk di lingkungan tempat masjid itu mengatakan, tentara telah tiba di sana dan mulai menembak, melukai satu orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, seorang juru bicara atau jubir junta tak bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya.

“Tidak ada protes di sini. Tentara baru saja datang dan sepertinya sedang mencari seseorang,” kata warga yang menolak disebutkan namanya itu melalui sambungan telepon. Layanan BBC Burma melaporkan, setidaknya empat orang telah terluka di lingkungan itu.

Di samping itu, kudeta telah menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis setelah 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi, dengan protes harian serta pemogokan oleh pekerja di banyak sektor, yang telah membuat ekonomi negara itu terhenti.

Sebuah kelompok aktivis, the Assistance Association for Political Prisoners atau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), mengungkapkan bahwasanya pasukan keamanan telah membunuh 715 pengunjuk rasa sejak penggulingan pemerintah Suu Kyi.

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kantor HAM PBB) mengatakan pada hari Selasa, (13/4) bahwa pihaknya khawatir tindakan keras militer terhadap protes tersebut dapat berisiko naik menjadi konflik sipil, seperti yang terjadi di Suriah.