Jakarta, Gatra.com – Bank Indonesia (BI) memroyeksikan uang kartal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan hingga Idulfitri tahun ini mencapai Rp152,14 triliun.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, menjelaskan, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,33% bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp109,2 triliun.

"BI menyiapkan uang kartal, baik uang kertas dan uang logam sebesar Rp152,14 triliun. Ini untuk didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya dalam konferensi pers virtual pada Rabu (14/4).

Adapun rincian pecahan uang dari jumlah tersebut terdiri dari pecahan besar yakni Rp100 ribu dan Rp50 ribu sebesar Rp137 triliun, setara 90,26%. Sedangkan sisanya Rp15,2 triliun atau setara 9,33% merupakan uang pecahan kecil, yakni Rp20 ribu ke bawah.

Marlison menambahkan bahwa kebutuhan uang kartal terbesar sepanjang Ramadan hingga Lebaran tahun ini diproyeksikan akan berada di Pulau Jawa dengan kisaran lebih dari Rp60 triliun.

Terkait penukaran uang tunai, Marlison menerangkan bahwa BI turut menyediakan 4.608 outlet titik layanan penukaran uang selama Ramadan hingga Idulfitri 2021. Jumlah tersebut meningkat 23% dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.742 outlet.

"Untuk layanan kas Ramadan Lebaran kami mulai dari 12 April 2021–11 Mei 2021 atau H–2 Lebaran, itu sudah kami buka untuk penukaran uang, termasuk di perbankan, kita lihat secara historical biasanya H–2 minggu sebelum Lebaran penukaran banyak dilakukan masyarakat, khususnya di bank," ujar Marlison.

Masyarakat dapat melakukan penukaran uang baru di kantor cabang maupun gerai perbankan, namun dilakukan secara kumulatif bila melalui instansi. Upaya ini dipilih untuk mencegah penularan virus Covid-19.

"Sejak covid-19 kemarin, BI tidak melayani atau memberikan layanan individual kepada masyarakat. Kalau sebelumnya kita sering mendengar dan melihat penukaran uang baru di Monas, secara individu di pasar, selama tahun lalu dan tahun ini kami menerapkan hal yang sama, tidak memberikan layanan individual kepada masyarakat," kata Marlison.