Jakarta, Gatra.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengakui, salah satu permasalahan korupsi di Indonesia adalah perizinan. Firli menjelaskan bahwa perizinan ini acapkali dijadikan ajang korupsi dengan meminta imbalan.

"Kita paham, korupsi banyak terjadi karena perizinan yang meminta imbalan," ujar Firli saat menjadi pembicara dalam peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang dilakukan secara daring pada Selasa (13/4).

Oleh sebab itu, Firli menyampaikan, perlunya penguatan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif dalam membuat jera. Firli menjelaskan, nantinya salah satu fokus pencegahan korupsi dilakukan pada bidang tata niaga hingga tata kelola keuangan negara.

Lebih lanjut, Firli menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi. Menurutnya, korupsi dapat menghambat pembangunan nasional hingga mengganggu kegiatan untuk memajukan pendidikan dan kesehatan.

"Artinya, jika itu terjadi maka tujuan nasional bisa akan terganggu karena perlambatan program-program yang harus kita laksanakan," kata Firli

Stranas PK 2021-2022 merupakan kerja sama pemerintah dan KPK untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Nantinya, Stranas PK 2021-2022 akan fokus menyelesaikan akar masalah meliputi, 12 aksi di tiga fokus sektor dan berorientasi output outcome.