Jakarta, Gatra.com – Kementerian Investasi yang semula merupakan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat kemarin (9/4).

Namun, pembentukan kementerian ini mendapatkan sorotan tajam. Salah satu yang mengkritik pembentukan kementerian ini adalah politisi Golkar, Andi Harianto Sinulinngga. Ia menilai anggapan bahwa investasi bisa membuka lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas masih harus ditinjau lebih kritis lagi.

“Masyarakat kita ini perlu lapangan pekerjaan atau perlu pendapatan/penghasilan? Karena kalau pendapatan/penghasilan, itu cara berpikir kita nggak boleh orang itu dijadikan sekrup-sekrup industri saja,” ujar Andi dalam diskusi virtual bertajuk “Evaluasi Kabinet & Peta Politik 2024” yang digelar pada Sabtu (10/4).

Investasi memang dinilai akan membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi, di saat yang sama, ruang-ruang produktif di daerah dinilai akan semakin berkurang dengan adanya arus modal investasi besar-besaran.

“Kenapa orang-orang dari daerah itu datang ke Jakarta? Karena lahan-lahan itu tidak bisa lagi produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu mereka datang ke Jakarta menjual bakso, menjual siomay, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Andi memandang bahwa menjadikan investasi sebagai satu-satunya jalan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat merupakan cara pandang yang sempit.

“Nah, cara pandang kita selalu menganggap bahwa hanya dengan arus modal yang besar masuk, industri masuk, orang baru bisa hidup. Ini cara pandang yang menurut saya cara pandang Orde Baru yang kita kritik dahulu,” kata Andi.