Pariaman, Gatra.com - Pasar rakyat di Sumatra Barat (Sumbar) masih banyak yang tidak sesuai standar kelayakannya. Bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun pasar-pasar itu, terutama lima pasar rakyat yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi di hadapan Wakil Presiden RI, Maruf Amin dalam Peresmian Pasar Rakyat Kota Pariaman, Selasa (6/4). Keinginan itu juga didengar langsung Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang hadir saat itu.

"Salah satu subsistem yang penting dalam pengembangan perdagangan ialah pasar rakyat. Ada sebanyak 516 unit pasar rakyat di Sumbar. Kami Pemprov Sumbar mohon dukungan Pak Wapres, dan Menteri. Tidak usah 516, cukup 5 saja sesuai Pancasila," kata Mahyeldi.

Mahyeldi menerangkan, sebanyak 516 unit pasar rakyat di Sumbar, saat ini hanya 24 persen di antaranya yang bangunannya memenuhi persyaratan. Sementara 76 persen lainnya masih dalam permasalahan, sehingga pelayanan dan kegiatan ekonomi belum maksimal.

Adapun lima pasar yang ditargetkan selesai pembangunannya tahun 2021, di anataranya Pasar Serikat C di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar dengan anggaran yang diusulkan Rp50 miliar dan sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Lalu Pasar Raya Padang Fase VII di Kota Padang.

Kemudian, Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto, Tanah Datar, yang merupakan pusat perdagangan sayuran yang terletak di Jalan Padang-Bukittinggi. Pasar ini bahkan juga mengisi kebutuhan sayur-mayur di empat provinsi selama ini, yakni dari Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi hingga Bengkulu.

Selanjutnya, Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang saat ini tidak memenuhi standar, sementara Bukittinggi kota wisata dan perdagangan yang penting. Terakhir, Pasar Basah di Pariaman yang posisinya berada di depan Pasar Pariaman, yang banyak menampung penghasilan nelayan selama ini.

"Kami mohon agar Pak Wapres membantu merealisasikannya. Cukup lima pasar saja Pak Wapres untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Pak Wapres bisa mengabulkan harapan kami dari masyarakat Sumbar," ungkap Mahyeldi.

Menanggapi hal itu, Wapres Maruf Amin meminta Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, dan kementerian terkait atas permintaan gubernur Sumbar tersebut. Hal ini komitmen nasional dalam pemerintahan. Dengan harapan bisa disesuaikan untuk pembangunan Sumbar ke depannya.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan gubernur Sumbar terkait pembangunan, khususnya di Pariaman, sudah menjadi catatan pemerintah pusat. Cuma soal waktu saja, ada yang cepat, ada yang lambat sesuai koin yang tersedia," imbuh Maruf.