Jakarta, Gatra.com – Sebagai provinsi termuda, Kalimantan Utara (Kaltara) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 harus mengejar berbagai ketertinggalan dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Tanah Air.

Provinsi ke-34 tersebut menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup pelik, sehingga harus cepat berlari kencang agar bisa sejajar dengan provinsi-provinsi yang telah lebih dahulu terbentuk dan melakukan transformasi.

Di samping kesenjangan wilayah, Kaltara yang berbatasan dengan wilayah Serawak dan Sabah Negara Malaysia, juga mengalami berbagai persoalan, antara lain masalah pemerataan demografis, minimnya pelayanan publik, serta keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

Lalu ketimpangan tingkat pendapatan, perbedaan nilai tukar dan nilai jual komoditas, hingga orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga, sementara kawasan dalam negeri di perbatasan hanya jadi hinterland adalah sebagian kecil dari persoalan yang harus dituntaskan.

Kondisi tersebut dikemukakan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum, dalam Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) di Jakarta, Rabu siang (31/3) untuk membahas peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir,

Rakornas dua hari di Jakarta dan Bogor, masing-masing (31/3 dan1/4) tersebut dalam rangka memberikan masukan untuk RUU Daerah Kepulauan yang telah disahkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 oleh DPR pada Selasa (23/3) di Senayan.

Meskipun menghadapi banyak persoalan berat, akan tetapi Kaltara memiliki banyak peluang yang harus dieksekusi secara cepat, sistematis, dan optimal. ‘’Pada intinya, semua unsur yang ada di Kaltara harus maksimal, tanggap dan koordinatif, agar berbagai hambatan dapat cepat teratasi,’’ kata Zainal kepada Gatra.

Lima Resep Benahi Wilayah Perbatasan

Sementara itu untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang sering muncul di wilayah perbatasan, Zainal mengungkapkan lima strategi pembangunan yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan.

Pertama, meningkatkan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas.

Kedua, meningkatkan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi. Ketiga, mengembangan pusat-pusat permukiman potensial.

Keempat, mengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah, khususnya sumber daya alam. Dan kelima, meningkatan koordinasi, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan regional.

Mengintip 10 Prioritas Kaltara

Lebih lanjut dalam rangka mengatasi ketertinggalan melalui percepatan pembangunan, Gubernur Zainal  menekankan pentingnya skala prioritas, seperti terciptanya lapangan kerja padat karya, pengadaan listrik berbasis energi terbarukan, dan lahirnya kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI).

Berikut 10 prioritas pembangunan Provinsi Kaltara

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan KIPI Tanah Kunung.
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan pembangunan infrastruktur pertanian dalam arti luas di setiap kabupaten/kota.
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan.
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal.
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota.
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Zainal berharap, 10 langkah prioritas pembangunan tersebut dapat menggerakkan kegiatan ekonomi secara masif. ‘’Targetnya mampu mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan dengan cepat,’’ pungkasnya.

Reporter: G.A. Guritno