Surabaya, Gatra.com - Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan optimisme Pemerintah Indonesia dalam mencapai percepatan pemulihan ekonomi di tahun ini. Dirinya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pijakan yang bagus untuk keluar dari krisis.

“Kontraksi ekonomi di Indonesia tidak sedalam negara lain, jadi kita punya pijakan yang bagus. Kalau kita lihat Indonesia minus 2,1 persen, negara lain yang lebih dalam kontraksinya dari Indonesia berarti pijakannya lebih berat.” ujar Wamenkeu dalam acara Temu Stakeholders untuk Percepatan dan pemulihan Ekonomi Nasional di Surabaya.

Selanjutnya ia menjelaskan tentang kerangka kebijakan pemulihan ekonomi 2021. Untuk menyukseskan percepatan pemulihan ekonomi tahun ini, pemerintah telah menetapkan 3 game changer utama, yakni intervensi kesehatan, APBN sebagai alat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pada bagian Intervensi kesehatan dijelaskan bahwa salah satu bentuknya adalah vaksinasi gratis kepada lebih dari 185 juta penduduk Indonesia. Selain itu Pemerintah akan terus menghimbau masyarakat untuk patuh protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Selanjutnya, APBN terus mendukung pemulihan ekonomi. Anggaran PEN tahun ini mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya. Tahun ini jumlahnya Rp699,4 T dari yang sebelumnya Rp571,88 T

Kebijakan strategis APBN tahun ini akan dipusatkan pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahan pangan, pariwisata, bidang teknologi dan informasi, serta infrastruktur.

Di bidang kesehatan anggaran tahun ini mengalami kenaikan 181%. Total anggarannya mencapai Rp176,30 T. Dana tersebut digunakan untuk penanganan dan vaksinasi Covid-19. Dengan rincian anggaran vaksinasi (Rp58,1 T), pengobatan (Rp61,94 T), belanja penanganan Covid-19 (4,30 T), Earmark/ penggunaan ditentukan untuk TKDD sektor kesehatan (Rp14,8 T) serta riset dan kebutuhan lainnya (Rp8,52 T)

“APBN 2021 akan tetap fleksibel. APBN akan menjadi alat pemulihan ekonomi.” tegas Wamenkeu.

Di samping itu, Pemerintah juga terus memperkuat agenda reformasi struktural, untuk memperkokoh pondasi ekonomi ke depan. Saat ini, langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Wamenkeu berharap UU Cipta Kerja akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.