Palembang, Gatra.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), ingin menghadirkan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cabang Sumsel, mendapat angin segar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Menurut Mendagri Tito, terkait usulan pendirian kampus tersebut di Bumi Sriwijaya, ia telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru. Hal tersebut sangat memungkinkan karena IPDN yang ada saat ini untuk Sumatera Bagian Utara adanya di Bukit Tinggi. Sebelumnya usulan serupa juga dilakukan Riau, namun masih terkendala.

“Kita akan carikan opsi untuk Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) agar tak harus lagi ke Jakarta atau ke Bukit Tinggi untuk mereka yang dari Bengkulu, Lampung, Babel dan Jambi, termasuk Sumsel nanti bisa di sini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Palembang, Kamis (1/4).

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejauh ini telah meminta kelengkapan dokumen dari pemerintah provinsi setempat terkait usulan tersebut. Terutama, kesiapan tanah yang jelas sebagai syarat terpenting.

Dijelaskannya, usulan pendirian Kampus IPDN di Kota Pagaralam oleh Gubernur Deru dinilai pas. Ini menyusul kondisi kota tersebut yang sangat nyaman.

“Kalau memang memenuhi dan ada tanahnya jelas dan ada sertifikatnya, siapkan saja. Termasuk kesiapan masyarakatnya kami juga akan follow up. Insya Allah kita doakan bisa,” katanya.

Melihat respon positif tersebut, Gubernur Deru pun bergerak cepat dengan menyerahkan surat permohonan dukungan atas pembangunan Kampus IPDN di Kota Pagaralam dengan Nomor 642/0809/I/2021 Tanggal 31 Maret 2021 yang langsung ditandatangani Gubernur Sumsel.

Dalam surat tersebut, Gubernur Deru memaparkan tujuan pihaknya mengusulkan pembangunan Kampus IPDN Regional di Kota Pagaralam, Sumsel. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjiwa kepamongan, profesional dan kompeten untuk melakukan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat guna mendukung program-program pemerintah di 17 kabupaten dan kota di Sumsel, khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Bukan itu saja, progres usulan tersebut dimulai dari pembicaraan awal dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik selaku Ketua Umum DPN IKAPTK pada saat pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP IKAPTK Sumsel periode 2021-2021 Di Gariya Agung pada 7 Maret lalu.

Dalam surat tersebut turut disampaikan Walikota Pagaralam melalui suratnya pada 18 Maret 2021 Nomor 050/200/BAPPEDA-II/2021 mengenai kesiapan lahan seluas lebih kurang 20 hektare (ha) untuk mendukung pembangunan kampus IPDN Regional di Kota Pagaralam.

Juga terlampir Ketua DPRD Pagaralam melalui suratnya pada 18 Maret 2021 Nomor 170/12/DPRDKPAI/2021. Dimana pada pokoknya memberikan dukungan pada Wali Kota Pagaralam atas pembangunan Kampus IPDN di Kota Pagaralam.

“Kami sangat berharap pak Mendagri dapat menyetujui dan merealisasikan rencana pembangunan Kampus IPDN Regional di Kota Pagaralam,” katanya.