Semarang, Gatra.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar bertindak tegas dengan melarang anak-anak terlibat aksi demonstrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Ketua KPAI, Susanto saat berkunjung ke Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (31/3).

Anak-anak menurut Ganjar, harus dilindungi dari aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya seperti demonstrasi dan kampanye pemilu.

“KPAI harus berani tegas melakukan pelarangan terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi,” katanya.

Di samping itu, lanjut Ganjar, KPAI supaya terus melakukan edukasi pada orang tua, agar anak tidak dilibatkan dalam kepentingan politik tertentu.

KPAI memang sudah mulai konsen terkait persoalan tersebut, sehingga ada anak-anak yang diajak demo, merespon dengan memanggil orang tuanya atau kelompoknya untuk diberikan penjelasan.

“Sudah bagus, tapi baru sampai peringatan. Saya kira harus lebih dari itu dengan dilakukan pelarangan. Apalagi sekarang momentum pandemi Covid-19, maka tidak boleh dan diperketat,” ujarnnya.

Kepada KPIA, Ganjar juga meminta untuk memberikan perhatian serius terhadap ancaman paham radikal yang terus dipaparkan pada anak-anak, selain persoalan kekerasan dan, perlindungan anak.

"Kalau ada paham-paham yang tidak sesuai Pancasila diberikan pada anak-anak, KPAI agar segera melakukan tindakan pencegahan," pintanya.

Oleh karenanya, Ganjar mendukung upaya pembentukan KPAI di daerah, sehingga bisa membuat pengawasan dan perlindungan anak semakin baik, karena wilayahnya menjadi lebih kecil.

“KPAI perlu membuat kanal pengaduan, sehingga respon yang berkaitan dengan anak-anak bisa disalurkan. Kita harus duduk bersama cari solusi terbaik permasalahan anak,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPAI, Susanto menyatakan sependapat dengan Gubernur Jateng supaya anak-anak harus dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan umurnya seperti demontrasi.

Menurutnya, KPAI telah bertindak saat anak-anak yang terlibat dalam beberapa aksi demonstrasi di Jakarta belum lama ini.

"Kami panggil orang tua mereka dan kelompok-kelompok yang mengadakan demonstrasi untuk diberikan edukasi,” kata Susanto.