Purworejo, Gatra.com-Merespon pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa, ia bersedia menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi KLB Deliserdang untuk menyelamatkan partai dari politik identitas. Menanggapi setatemen Moeldoko, Agus Harimurti Yudoyono (AHY), merespon dengan keras.

 

Melalui rilis yang dikirimkannya, AHY menyebut, kubu Moeldoko ingin mendegradasi partainya. "Kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. 

Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024," kata putra sulung mantan Presiden SBY ini. 

 

Ia menambahkan, Moeldoko harus menjelaskan maksud dari pertentangan ideologi yang dia lemparkan ke publik. AHY lantas menyebut, jika tak segera dijelaskan, akan menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar. 

 

"Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat. Dengan berbagai cara, tujuannya untuk mendapatkan pembenaran hingga terlihat tampil sebagai penyelamat. Ini lagu lama, yang mudah sebenarnya dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental serta telah keluar dari akal sehat," tegas AHY.

 

Mantan anggota TNI itu lantas menyebutkan pernyataan resmi partainya adalah, pertama pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. 

 

Kedua, terkait tudingan Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis  di tubuh Partai Demokrat, AHY menegaskan bahwa, ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. "Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme. Ini sudah final, harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Partai Demokrat," tambahnya. 

.

Suami Anisa Pohan itu melanjutkan, jika yang dimaksud tarikan ideologis  adalah masalah radikalisme, maka tudingan itu salah sasaran. Karena partai berlambang bintang merci itu menurut Agus berasas Nasionalis-Religius, tak memberi ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan). Agus juga menyebut, pihaknya menentang keras politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecahbelah bangsa.

 

"Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebinekaan dalam organisasi partai. Pada saatnya, kader-kader utama kami bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoaks dan tuduhan yang keji. Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang telah menyakiti perasaan kami," pungkas AHY.