Jakarta, Gatra.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa untuk menjadikan satu pusat lumbung ikan nasional tak cukup dengan pelabuhan-pelabuhan yang dikembangkan atau digunakan, namun membutuhkan satu pelabuhan yang berada dengan kawasan industri. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, yang disiarkan langsung via kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

"Kita tahu bahwa Indonesia bagian timur kaya dengan ikan. Dan dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), banyak sekali yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif," kata Budi, Senin (29/03).

Ia menjelaskan, bahwa menurut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan melakukan "pembangunan solicited". Artinya yaitu, pemerintah hendak mulai membebaskan tanah 200 hektar serta mempersiapkan infrastruktur dasar.

"Sesudah itu, pemerintah akan melakukan lelang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang investasinya kurang lebih 5 triliun, tahap awal untuk 1,3 triliun. Selain itu, juga ada opportunity untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektar, di mana swasta akan membebaskan 700 hektarnya," lanjutnya.

Budi mengungkapkan, bahwa masa pembangunan itu memakan kurun waktu dua tahun, dan pemerintah hendak menata kembali cara-cara penghitungan penangkapan ikan, sehingga untuk dua tahun ini, Indonesia bisa memfungsikan 2 pelabuhan yang ada di Ambon.

"Satu adalah Pelabuhan Yos Sudarso yang ada di Ambon, yang kedua adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara, yang juga belum optimal. Oleh karenanya, presiden memerintahkan pada kami untuk mempersiapkan. dan kami bekerjasama dengan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementrian Keuangan lewat PT SMI (Persero), yang memberikan suatu konsultasi pada kami," ujarnya.