Jakarta, Gatra.com - Mohamad Nasir dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Balikpapan, mengatakan bahwa bicara keadilan lingkungan, maka perlu bicara juga soal dampak distribusi persoalan lingkungan. Kandidat doktor Universitas Radboud Belanda itu juga menekan pentingnya bagaimana kebijakan merespon isu-isu lingkungan.

"Nah, ini yang saya kemudian garis bawahi, bahwa bagaimana kebijakan itu merespon persoalan-persoalan itu," kata Nasir, dalam webinar lewat Zoom pada Jumat sore, (26/3).

Nasir menerangkan, dalam uraian tersebut, dia melihat 2 hal. Yang pertama itu dalam hal bagaimana peraturan perundang-undangan "berbicara" terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Dan yang kedua yaitu tentang perizinan.

"Bagi saya, kedua hal ini adalah penting, karena perizinan misalnya, dalam studi-studi yang saya lakukan, itu menunjukkan bahwa ada 2 fungsi dasar instrumen ini dalam konteks Sumber Daya Alam (SDA)," terang Nasir.

Dia memaparkan, instrumen yang pertama adalah untuk mengontrol aktifitas pengelolaan atau pemanfaatan SDA itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana semisal instrumen menjadi alat distribusi pemanfaatan SDA itu sendiri.

"Sehingga kemudian, kalau tata kelola perizinan ini kacau, maka akan berdampak pada banyak hal," tutup Nasir.