Bandung Barat, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maraton melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mulai dari Kantor Bupati, Setda, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPKAD, Kepegawaian, hingga Dinas Kesehatan.  Meski begitu, aktivitas penggeledahan itu dinilai tak mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin menjelaskan, hingga saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KBB berjalan normal seperti biasa.

"Gak ada masalah, tetap berjalan Insya Allah," katanya kepada wartawan, Jumat (26/3).

Ia menambahkan, beberapa OPD yang sempat digeledah oleh tim penyidik KPK tetap berjalan seperti biasa menjalankan tupoksinya masing-masing.

"Kalau sekarang ada yang diperiksa sesuai dengan kewenangan KPK kita tetap kooperatif," jelasnya.

Asep menegaskan, penggeladahan yang dilaksanakan oleh lembaga antirasuah tersebut dalam rangka menjalankan tugasnya mencari barang bukti dugaan Tindak Pindana Korupsi (TPK) di KBB.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan yang tertera pada surat perintah penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana koruspsi dalam pengadaan Bansos Covid-19 di KBB," katanya.

Seperti diketahui, setidaknya dalam dua pekan terakhir KPK melakukan penggeledahan di beberapa OPD di KBB secara maraton seperti Dinas PUPR, Disdik, Dinsos, Dinkes, DPKAD, BKPSDM dan Gedung Sekretariat Daerah (Setda).