Palembang, Gatra.com - Wacana Pemerintah Pusat akan mengimpor beras sebanyak satu juta ton dinilai akan merugikan rakyat, khususnya para petani.

Hal itu diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Safran di Palembang, Jumat (26/3). safran menentang kebijakan mengimpor beras seperti yang direncanakan pemerintah.

Apalagi Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian menjadi komoditas unggulan. Jika bangsa agraris seyogyanya para petani harusnya hidup makmur.

“Jadi, ada apa kebijakan negara ini? Saya sendiri tidak melihat negara hadir untuk rakyatnya. Setiap panen tidak terjadi itu cita-cita petani, tapi jadi jerit tangis petani,” ujarnya.

Dia melihat masalah tersebut disinyalir ada pihak-pihak atau mafia yang bermain dibelakang layar dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dengan cara mengorbankan rakyat.

“Saya rasa juga, tak mungkin mereka (mafia) bisa bermain dengan pemerintah. Jadi, pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus memahami sebagai negara agraris dan maritim seperti Indonesia,” katanya.

Dikatakannya, jika ingin menjadikan negara ini baik dan meningkatkan perataan ekonomi secara baik dan negara jadi baik, masyarakat yang selama ini menjadi jualan politik petani dan nelayan bisa diangkat harkatnya. Artinya, jangan mengikuti segelintir kemauan mafia beras tersebut.

“Kita lihat saat zaman Orba (Orde Baru) tentang sentralisasi penyaluran sembako oleh Bulog, itu harusnya dikembalikan saat ini. Memang Bulog saat ini kan dipangkas habis pascareformasi,” ujarnya.

“Sekarang coba lihat, justru petani semakin sengsara,” katanya.