Jakarta, Gatra.com - Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyebutkan, inovasi di bidang kesehatan Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah, peneliti, dan pihak industri. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia” yang diadakan pada Kamis (25/03) oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Bambang menjelaskan bahwa peneliti harus sudah berada di dalam satu tim dengan industri, dan menjalin komunikasi untuk bisa menghasilkan inovasi agar ada keselarsan.

“Jadi dari awal, periset itu sudah berdialog dengan dunia industri, dan sudah diarahkan agar nanti risetnya sampe prototipe sesuai kebutuhan, dan nanti prototipenya pun harus disesuaikan dengan standar dari industri,” ujar Bambang di diskusi daring pada Kamis (25/03).

Bambang berpandangan bahwa masalah kurangnya sinergi adalah tidak beriringannya peneliti dan pihak industri ketika sedang menjalankan penelitian. Peneliti selalu menyerahkan penelitian kepada pihak swasta pada tahap prototipe.

Inovasi menurut Bambang tidak akan tercapai jika tidak mengikuti tahapan tersebut.

“Kalau mengikuti model seperti itu, maka kemungkinan besar, dan itu mungkin yang terjadi di kita, akhirnya tidak terjadi yang namanya inovasi atau tidak terjadi yang namanya komersialisasi dari hasil riset atau inovasi itu sendiri,” ucap Bambang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Indonesian Medical Education dan Research institute (IMERI) Dr.Budi Wiweko menyebutkan bahwa pihak industri biasa hadir di tingkat prototipe atau applied, dan tidak mau membiayai riset dasar.

“Kalau kita bicara mengenai funding, pemerintah harusnya membiayai riset tahap 1, 2, dan 3 (dasar) karena industri gak akan mau membiayai riset-riset yang di ranah dasar,” ucap Budi melalui sambungan telepon pada Kamis (25/03).

Budi juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghimpun Technology Transfer Office (TTO) atau Kantor Alih Teknologi (KAT) yang tersebar di setiap universitas. KAT sendiri berisi perantara antara peneliti dan pelaku industri untuk membahas hal semacam business plan, agreement, royalti, dan lain-lain.

Upaya menghimpun KAT yang berfungsi menjembatani peneliti dan pihak industri merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Kumpulan TTO itu dijadikan satu oleh negara sehingga negara itu membina TTO di setiap universitas sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara peneliti dan industri,” Tutur Budi.

Budi sepakat bahwa harus ada kesamaan persepsi antara peneliti dan pihak swasta. Kesamaan persepsi tersebut adalah untuk membantu masyrakat.

Sejauh ini, Budi menyebutkan kalau pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti memberikan insentif kepada industri yang melakukan penelitian dan mempermudah kolaborasi pusat riset dengan industri.

“Tetapi memang masih banyak yang harus kita dorong terutama menyatukan industri dengan perguruan tinggi dan pusat riset Karena pengembangannya bukan commodity based economy. kita punya knowledge based economy,” ucap Budi.