Banyumas, Gatra.com – Asosiasi Pedagang Beras (APB) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah untuk memutuskan impor beras. Pasalnya, saat ini panen sedang berlangsung dengan hasil berlimpah.

Sekretaris APB Banyumas, Fatkhurahman, mengatakan, saat ini petani di berbagai daerah telah dan sedang panen masa tanam pertama (MT 1). Dengan begitu, persediaan gabah dan beras di tingkat petani dan pedagang masih berlimpah.

“Panen kan terjadi tidak hanya di satu daerah. Secara nasional. Hampir semua daerah sekarang baru panen raya,” katanya.

Karenanya, saat pemerintah merencanakan impor, ia mempertanyakan validitas data yang digunakan. Sebab faktanya, masyarakat tidak kekurangan beras. Bahkan, stok panenan tahun lalu pun masih melimpah.

Dia bahkan menduga, pemerintah menggunakan data yang tak valid. Pasalnya, masing-masing lembaga pemerintah memiliki data yang berbeda. Sementara itu, data di Kementerian Pertanian justru menyatakan bahkan kondisi pangan, khususnya persediaan gabah dan beras masih sangat cukup dan bahkan berlimpah. Karenanya, menurut dia, tak ada alasan pemerintah untuk mengimpor beras.

“Pemerintah kan asalnya dari data. Sementara, data antara pertanian, kemudian perdagangan, BPS, itu kan masing-masing punya data, yang kurang apa namanya, kurang valid lah. Nah, sementara, padahal menurut pertanian, panen bagus, produksi bagus. Kan gitu,” ujarnya.

Dia mengemukakan, rencana impor beras juga kontradiktif dengan kondisi persediaan gabah dan beras di lapangan. Pasalnya, panenan dua tahun terakhir bagus dan sangat cukup untuk persediaan pangan Indonesia.

“Buktinya, di mana-mana, serapan pasar gabah, beras, itu minim gitu loh, lambat kan, karena memang di mana-mana panen,” ujarnya.

Fatkhurahman mendesak agar pemerintah membatalkan impor beras. Pasalnya, persediaan gabah di tingkat lokal masih berlimpah. Dia juga memperkirakan dengan kondisi cuaca saat ini, masa tanam kedua (MT 2), terutama di Pulau Jawa, produksi gabah juga akan optimal.