_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com- Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Provinsi Riau, Zulfi Mursal,menyebut pihaknya tidak begitu khawatir dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen.
Menurutnya torehan PAN yang menjanjikan pada pemilu 2019 cukup membantu Partai Matahari Putih itu menghadapi dinamika regulasi pemilu.
"Capaian PAN Riau pada pemilu 2019 itu 10 persen, torehan itu jauh diangka ambang batas parlemen 4 atau 5 persen, jadi kita tidak terlalu risau," sebutnya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler, Selasa (23/3).
Dikatakan Zulfi, wacana kenaikan ambang batas parlemen akan sangat dirasakan oleh daerah dengan capaian kursi yang minim. Sebab kenaikan ambang batas bakal memberatkan kerja partai.
"Dalam kasus ini, DPP PAN akan menimbang seluruh capaian PAN di daerah. Artinya, jika Riau tak ada masalah, maka bagi daerah lain itu bisa jadi memberatkan," urainya.
Adapun DPP PAN telah menyatakan keberatan atas wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Partai besutan Zulkifli Hasan tersebut lebih menyukai ambang batas tetap 4 persen.
Terkait kemunculan Partai Umat, Zulfi menyebut hal tersebut bakal direspon dengan kerja-kerja politik. Tindakan itu bisa dilakukan melalui perangkulan terhadap tokoh-tokoh PAN yang memiliki pengaruh di akar rumput.
"Bagaimanapun besarnya partai dipengaruhi oleh capaiannya sendiri. Oleh sebab itu kita akan melihat sosok yang berpengaruh di akar rumput, sebab dalam pemilu pemilih cendrung melihat figur ketimbang partai," tukasnya.
Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Riau, Hasanuddin, meyakini kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen, bakal mendorong partai-partai untuk berkoalisi. Hanya saja keputusan untuk berkoalisi bukan tanpa tantangan.
Tantangan tersebut, jelas Hasanuddin, lebih kepada corak koalisi yang dihasilkan. Menurutnya, kecenderungan koalisi partai politik di Indonesia saat ini bersifat longgar, alih-alih membaur (koalisi padat).
