Padang, Gatra.com – Pemerintah Indonesia sedang berupaya membangkitkan ekonomi Tanah Air era baru milenial. Apalagi, saat ini sektor ekonomi tengah buruk akibat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang hingga kini tidak kunjung lenyap.

Kendati pandemi, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur melalui PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Misalnya, upaya pembangunan untuk menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung-Aceh sepanjang 2.765 KM. Salah satunya, jalan tol yang menghubungkan Padang-Pekanbaru sepanjang 254,8 KM.

Pembangunan jalan tol ini bukan sekadar peningkatan fasilitas infrastruktur belaka, namun juga sebagai upaya sinergisme membangkitkan ekonomi masyarakat nantinya. Pasalnya, jalan tol ini dinilai akan lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis dalam menjalankan roda ekonomi.

"Saya selaku sopir, memang sangat perlu jalan tol. Saya bermimpi di Sumbar ini ada jalan tol, sebab kendaraan sudah sangat padat. Jalan sekarang sering macet," kata Dayat (34) yang sudah 10 tahun menjadi sopir angkutan penumpang tujuan Padang-Payakumbuh, di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu (21/3).

Sopir di bawa transportasi Tranex ini mengungkapkan, biasanya dari Padang-Payakumbuh bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Namun ketika waktu libur, seperti Sabtu dan Minggu, apalagi ketika arus mudik dan arus balik suasana lebaran bisa memakan waktu hingga 6,5 jam. Tentu hal ini juga berpengaruh pada pendapatan.

Begitu pula Oyon (46) yang telah menjadi sopir selama 14 tahun di moda transportasi milik Sinamar ini sangat mendukung jalan tol Padang-Pekanbaru. Sepuluh tahun terakhir sangat rawan kemacetan di jalan menuju Padang-Pekanbaru, sehingga memakan waktu tempuh relatif cukup lama.

"Kalau tanpa macet, paling lama 3 jam bisa sampai Payakumbuh. Kalau sakarang, selalu macet, bisa 4 hingga 6 jam. Waktu habis di jalan, penghasilan tidak bertambah. Ongkos hanya habis untuk beli minyak [bahan bakar]," keluhnya.

Oyon paham, jika pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru rampung, ia juga belum tentu selalu melewati jalur tersebut. Tapi setidaknya, volume kendaraan di jalan utama saat ini akan berkurang, sehingga bisa lebih leluasa dan lebih cepat dalam mengangkut penumpang. Semakin banyak penumpang tentu juga berpengaruh pada penghasilan.

Pembangunan jalan tol ini juga sangat didukung oleh tokoh di Sumbar.  Salah satunya, mantan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, yang paling ngotot jalan tol Padang-Pekanbaru dibangun. Baginya, jalan tol ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbar karena mudahnya akses transportasi.

"Tentu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan kita, lebih gampang dibawa atau dikirim ke provinsi tetangga, seperti ke Provinsi Riau. Tol ini sebenarnya bukan hanya akses transportasi, tapi juga sinergi daerah membangkitkan ekonomi," sebut Nasrul Abit kepada Gatra.com di Padang.

Pernyataan Nasrul itu, juga senada yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika groundbreaking jalan tol Padang-Pekanbaru tahun 2018 lalu. Jokowi melihat Sumbar memiliki potensi wisata yang sangat besar, sehingga butuh infrastruktur jalan yang layak agar semakin banyak wisatawan berkunjung.

Menurut Jokowi, semakin banyak yang berkunjung ke Sumbar, bukan hanya tempat wisata yang semakin hidup, tetapi juga bisa menambah income bagi daerah dan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Jika akses transportasi semakin mudah juga akan menghidupkan UMKM yang ada.

Alasan lain Nasrul sangat mendukung jalan tol Padang-Pekanbaru, yakni untuk mengurangi beban jalan utama saat ini. Pasalnya, jalan yang dilalui saat ini sudah terlalu padat. Akibatnya, sering terjadinya kemacetan sehingga menghambat perjalanan karena memakan waktu yang lebih lama.

"Biasanya, dari Padang ke Bukittingi bisa tembus 1,5 jam atau 2 jam. Sekarang bisa 3 atau 4 jam. Apalagi ketika lebaran, orang banyak mudik, bisa memakan waktu 10 jam karena macet. Jadi jalan tol ini nanti bisa sebagai alternatif," tutur Nasrul yang memang tugasnya membangun infrastruktur ketika masih wakil gubernur Sumbar itu.

Sebelum berhenti sebagai wakil gubernur Sumbar, Nasrul Abit telah berpesan kepada gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih pada Pilkada 2020, Mahyeldi-Audy untuk merampungkan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru itu. Hal ini mengingat jalan tol sangat dibutuhkan untuk masyarakat Sumbar ke depannya.

Bantah Penghentian dan Penolakan

Sejak awal pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, sempat beredar isu gonjang-ganjing di tengah masyarakat. Terutama terjadinya penolakan pembebasan lahan karena nilai ganti rugi, sebab masyarakat pemilik lahan menginginkan ganti untung. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya mendapat kesepakatan.

Sayangnya, selain 70-80% lahan yang akan dilalui jalan tol merupakan tanah ulayat atau tanah adat, pembebasan lahan terbentur dokumentasi pemilik lahan. Salah satunya, penolakan juga sempat terjadi di seksi I Padang-Sicincin sepanjang 36,6 KM karena lahan terlalu murah. Namun saat ini, warga pemilik lahan sudah bisa menerima.

"Awalnya memang ada penolakan dari masyarakat. Tapi perlu diluruskan, menolak bukan karena tidak mau jalan tol, tapi karena harga lahan terlalu murah. Setelah musyawarah kembali sesuai harga diinginkan. Saat ini masyarakat sudah mau menerima," ungkap Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur kepada Gatra.com, Sabtu (20/3) lalu.

Gonjang-ganjing penghentian tol Padang-Pekanbaru juga dibantah oleh Project Director PT HKI, Marthen Robert Singal, bahwa tidak ada penghentian melainkan hanya refocusing ke ruas lahan yang sudah dibebaskan. Tujuan refocusing ini agar material bangunan yang sudah ada saat ini bisa segera digunakan.

Kendati begitu, refocusing pembangunan ini masih dilakukan di ruas tol Trans Sumatera, bisa seksi lain Padang-Pekanbaru, Bangkinang-Pekanbaru, Pekanbaru-Pangkalan, atau bahkan juga bisa ke daerah Meda, Sumatera Utara. Namun yang jelas pembangunan tol Padang-Pekanbaru tidak pernah dihentikan.

"Tidak dihentikan, hanya refocusing. Kalau ruas lahan Padang-Sicincin, seksi lain sudah dibebaskan, kita akan lanjutkan kembali pembangunannya," ujar Marthen kepada Gatra.com usai rapat dengan jajaran Pemprov Sumbar dua pekan lalu.

Kabar penghentian itu juga dibantah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bahwa pembangunan tol Padang-Pekanbaru tidak pernah dihentikan. Pihaknya bahkan sangat mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Dengan harapan nantinya bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Sumbar.

Pengakuan Mahyeldi, pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan PT HKI, PUPR, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Sumbar demi percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Keterlambatan pembangunan selama ini menurutnya, karena kinerja belum sesuai tupoksi masing-masing.

"Sudah kita koordinasikan dengan semua pihak dan jajaran, harus bekerja sesuai tupoksi demi rampungnya pembangunan ini. Jadi tidak ada penghentian. Jalan tol ini juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi nantinya," kata Mahyeldi.

Kabar Progres Pembangunan

PT Hutama Karya Infrastruktur (Persero) terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Salah satunya ruas seksi I Padang-Sicincin sepanjang 36,6 KM. Progesnya hingga saat ini sudah mencapai 37,98%. Rinciannya, 20% pekerjaan konstruksi 9 KM, yakni 7 KM di lahan sudah bebas, dan 2 KM atas izin masyarakat.

"Sekitar 17 KM kita sudah mengerjakan matrial pabrikan, girder, pipa steel, tiang pancang. Konkretnya sudah memenuhi 30 KM untuk ruas seksi I Padang-Sicincin," ungkap Manager Pengendalian Perencanaan  Pelaksanaan Tol Ruas Padang-Sicincin, Berlin Tampubolon, kepada awak media di lokasi, Sabtu lalu (13/3).

Pembangunan tetap dilajutkan, bahkan digenjot lebih cepat untuk lahan yang sudah dibebaskan. Adapun keterlambatan pembangunan ruas seksi I Padang-Sicincin selama ini dikarenakan rumitnya pembebasan lahan. Selain itu, dikarenakan kontur tanah di Sumbar yang berbeda-beda.

Pengakuan Berlin, Pemprov Sumbar sangat mendukung pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini karena bermanfaat bagi generasi dalam jangka panjang. Hanya saja, dikarenakan 80% lahan Padang-Sicincin merupakan tanah ulayat, sehingga butuh waktu lama untuk pembebasannya.

"Pemilik tanah ulayat banyak di luar kota, luar provinsi, sedangkan untuk membebaskan tanah ini butuh persetujuan semua pihak kaum. Kondisi tanah lunak di sini juga berbeda, metode penanganannya berbeda. Makanya butuh waktu lama," terang Berlin.

Terkait penolakan, kata Berlin, sebelumnya memang ada. Namun saat ini masyarakat pemilik lahan sudah menyetujui, bahkan tiga nagari (desa) sudah dibebaskan dari total 14 nagari yang ada. Apabila semua lahan sudah dibebaskan tahun 2021, ditargetkan tol Padang-Pekanbaru bisa rampung akhir 2022 mendatang.

Adapun tiga nagari yang sudah dibebaskan itu, di antaranya, Nagari Kasang, Sungai Buluah Selatan, dan Parit Malintang. Maka ruas lahan yang sudah dibebaskan sepanjang 6,2 KM ini akan digenjot pembangunannya hingga rampung. Tujuannya agar masyarakat segera merasakan manfaat jalan tol tersebut.

"Rencananya, 6,2 KM lahan yang sudah dibebaskan itu kita percepat, nanti dihubungkan ke jalan nasional saat ini, sementara kita refocusing ke ruas lain. Khusus Nagari Buluah Selatan ini, sekitar 1 KM belum bebas, targetnya bebas Juli tahun ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Sumbar, Saiful, menyampaikan, hambatan pembebasan lahan selama ini dikarenakan keterlambatan dokumen dari masyarakat. Hal ini dikarenakan 70-80% lahan merupakan tanah ulayat, sehingga pemilik butuh persetujuan dari semua keluarga sebelum penyerahan dokumen.

Saiful melanjutkan, tol Padang-Pekanbaru ini terbagi menjadi enam seksi, yakni Padang-Sicincin (36,6 KM), Sicincin-Bukittinggi (39,9 KM), Bukittinggi-Payakumbuh (32 KM), Payakumbuh-Bangkinang (45 KM), Bangkinang-Pangkalan (60,6 KM), dan Pengkalan-Pekanbaru (40 KM). Dari jumlah tersebut, baru tahap konstruksi seksi I dan seksi VI.

"Pembebasan lahan sudah mencapai 20,4% untuk penetapan lokasi (penlok) I dan II. Pembebasan lahan tahap II kita targetkan selesai sebelum lebaran nanti," tuturnya.

Terkait pembebasan lahan ini, sangat didukung oleh salah satu niniak mamak Lubuk Alung, Sukri, menyampaikan bahwa semua niniak mamak di daerah tersebut semangat menyelesaikan terkait pembebasan lahan. Apabila pembangunan tol Padang-Pekanbaru dihentikan, justru akan mengecewakan niniak mamak tersebut.

"Kami niniak mamak di Lubuk Alung, sudah sepakat menyelesaikan pembebasan lahan dipercepat. Jangan sampai tol ini dihentikan, karena jika itu sampai terjadi, justru akan merugikan masyarakat," sebutnya.

Pembangunan tol Padang-Pekanbaru oleh PT HKI ini juga didukung penuh mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar. Ia berpendapat, jika tidak ada jalan tol di daerah Sumbar, maka akan menjadikan Ranah Minang terbelakang dan tertinggal dalam pembangunan. Terutama dalam menghadapi pesatnya kendaraan saat ini.

Fauzi mencontohkan, jika jalan tol Padang-Pekanbaru rampung, masyarakat lebih cepat menjual sayuran ke Pekanbaru, Riau. Sebaliknya, masyarakat Riau dan sekitarnya lebih gampang menuju Sumbar untuk berwisata. Apalagi, JTTS dibangun lebih cepat, masyarakat Lampung, Bengkulu, hingga Medan dan Aceh bisa menikmati daerah Sumbar.

"Jadi saya sangat mendukung tol Padang-Pekanbaru demi anak cucu kita nanti. Jika ada yang menolak, berarti tidak mendukung pembangunan. Padahal, dengan adanya tol orang semakin gampang berkunjung, yang mendatangkan income untuk masyarakat," katanya.