Bandung Barat, Gatra.com - Kementerian Pertanian (Kementan) tegas menolak rencana impor beras sebanyak 1 juta ton oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M Lutfi. 

Apalagi kebijakan tersebut diambil di tengah musim panen raya. Kebijakan impor beras berpotensi merusak harga gabah petani dan beras.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan pihaknya menolak rencana tersebut karena berpotensi buruk pada para petani padi di Indonesia.

"Kami agak kurang setuju (impor beras). Karena di DPR sekalipun pada Raker tadi pagi juga pada menanyakan hal itu," ungkap Harvick di Lembang, Kamis (18/3).

Menurutnya, jika ada persoalan terkait beras mustinya dikoordinasikan terlebih dahulu. Pertimbangan penting atau tidaknya melakukan impor nantinya bisa dilihat dari stok beras yang berada di tanah air.

"Jadi beberapa adanya perdebatan diskusi perlu atau tidaknya melakukan impor beras, masing-masing punya data apakah perlu dilakukan atau tidak. Kondisinya data-data jumlah ketersediaan beras itu tidak semua sinkron. Tentu saja lebih diutamakan agar tidak impor," jelas Harvick.

Harvick menegaskan, ketidaksetujuan Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras ini sudah disampaikan kepada DPR RI. Harvick berharap DPR bisa mempertimbangkan perlu tidaknya kebijakan impor beras dilakukan.

"Yang jelas ketidaksetujuan impor beras sudah disampaikan ke DPR," sebutnya.

Harvick menyatakan sikap bahwa Kementerian Pertanian berpihak pada para petani padi. Atas ketidaksetujuan itu, Harvick berharap bisa dirampungkan dengan cara yang baik agar tidak terjadi kegaduhan.

"Cuma satu hal, kami di Kementerian Pertanian berada dan berpihak ke petani, berharap semua ini diselesaikan dengan baik," pungkasnya.