Mataram, Gatra.com - NTB sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan membutuhkan pengawasan maksimal. Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk “memelototi” perairan laut dalam rangka menjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber daya alam sebagai medan pertempuran baru di era globalisasi. Kebijakan yang komprehensif diharapkan dapat membangun sinergi para pihak dalam menjaga laut.

Kasubdit Perumusan Kebijakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Kolonel Gontri Nopel mengungkapkan, hasil evaluasi Bakamla menyebut kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah dalam hal ini pemerintah daerah agar rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden menjadi rumusan kebijakan yang komprehensif dan menuntaskan isu keamanan laut local.

“NTB termasuk dalam wilayah tengah laut RI yang secara nasional menjadi isu kehadiran keamanan perbatasan. Luas laut yang demikian luas dengan beragam isu mulai dari kedaulatan sampai dengan isu penegakan hukum dan ekonomi dari hasil laut. Selain menyerahkan daftar pertanyaan terkait isu keamanan dan kelautan NTB,” ujarnya di Mataram, Rabu (17/3).

Ia berharap agar koordinasi melalui komunikasi teknologi dapat terus ditingkatkan dalam hal pencegahan maupun penindakan. Misalnya pemasangan menara sensor kemaritiman oleh Bakesbangpoldagri di perairan perbatasan selain aturan hukum mulai Undang Undang sampai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang laut dan kelautan yang dimiliki pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).