Pekanbaru, Gatra.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan kabar buruk.

Menurut Aidil, alih-alih memunculkan keinginan tersebut, pemangku kebijakan hendaknya memantapkan iklim demokrasi yang berlangsung saat ini. 

"Itu kabar buruk bagi Demokrasi. Demokrasi yang kita jalani ini saja, belum matang, masih jauh dari yang diharapkan," katanya kepada Gatra.com, Senin (15/3). 

Ia mengatakan keinginan menambah masa jabatan presiden, dapat menjadi pintu masuk untuk kembali ke era Orde Baru yang otoriter. Oleh sebab itu usulan tersebut ada baiknya dijauhi. 

Ia mengatakan, demokrasi Indonesia saat ini tengah disorot lantaran adanya keraguan publik untuk menyampaikan aspirasi. Padahal, kemudahan menyampaikan aspirasi merupakan salah satu indikator praktek demokrasi.

Diketahui, indeks demokrasi Indonesia versi Economis Inteligensi Unit (EIU) pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 6.48 menjadi 6.3.

"Seharusnya penurunan ini yang kita sikapi. Tapi menurut saya kecil kemungkinan bakal ada perubahan masa jabatan presiden, sepanjang ada sorotan dari publik," katanya. 

Sekretaris DPD Partai Gerindra Riau, Hardianto, menyebut pihaknya belum mendapat  arahan lebih lanjut terkait wacana masa pemerintahan presiden 3 periode. 

Menurut Hardianto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, memberi tahu bahwa Gerindra hanya berkomitmen pada regulasi presiden 2 periode. 

"Kita konsisten jabatan presiden itu maksimal 2 periode. Kalau pun ada wacana perubahan amandemen, kita berharap tidak sampai pada perubahan masa jabatan," katanya.