Yangon, Gatra.com- Setidaknya 38 orang tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar. Pemerintah militer mengumumkan darurat militer di dua kota di kota terbesar negara itu, Hlaing Thar Yar dan kota tetangganya Shwepyitha. Al Jazeera, 14/03.

Korban tewas yang dilaporkan pada Minggu oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) sama dengan kejadian pada 3 Maret. Dimana mencatat lebih banyak kematian daripada hari-hari lainnya sejak demonstrasi massal menentang pengambilalihan militer 1 Februari dimulai enam minggu lalu.

Pada Minggu, gumpalan asap membumbung di atas kota besar Hlaing Thar Yar di Yangon, tempat pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa. Setidaknya 22 warga sipil tewas dan lebih dari 20 luka-luka, termasuk tiga dalam kondisi kritis, menurut AAPP.

Sepanjang hari, suara tembakan terdengar terus menerus, warga yang bersembunyi di rumah mereka, sementara truk militer terlihat melaju di jalan-jalan Hlaingthaya.

Seorang dokter mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dia telah merawat sekitar 50 orang dengan luka-luka. "Saya tidak bisa banyak bicara - orang yang terluka terus berdatangan," katanya sebelum menutup telepon.

AAPP melaporkan "tindakan keras yang sama ekstrimnya" di bagian lain negara itu, termasuk kota kedua Mandalay, di mana seorang wanita ditembak mati, dan di Bago, di mana dua orang tewas.

Sementara itu, televisi negara MRTV mengatakan seorang petugas polisi tewas karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa di Bago. Dia adalah polisi kedua yang dilaporkan tewas selama demonstrasi.

Pada Minggu, media pemerintah mengatakan darurat militer telah diberlakukan atas Hlaing Thar Yar dan kota tetangga Shwepyitha.

"Pemerintah militer memberikan kekuasaan administratif dan peradilan darurat militer kepada komandan regional Yangon [di kota Hlaingthaya dan Shwepyitha]… untuk melakukan keamanan, menegakkan aturan hukum dan ketenangan dengan lebih efektif,” kata seorang penyiar di televisi pemerintah.

Dokter Sasa, perwakilan anggota parlemen terpilih dari majelis yang disingkirkan oleh tentara, menyuarakan solidaritas dengan orang-orang yang terpengaruh oleh langkah pemerintah militer.

"Pelaku, penyerang, musuh rakyat Myanmar, SAC (Dewan Administrasi Negara) yang jahat akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tetes darah yang tumpah," katanya.

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengutuk keras pertumpahan darah yang terus berlanjut di negara itu. “Komunitas internasional, termasuk para aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka,” kata Christine Schraner Burgener dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

Dia mengatakan militer Myanmar menentang seruan internasional untuk menahan diri. Dia telah mendengar "laporan pembunuhan yang memilukan, penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan tahanan".

"Kebrutalan yang sedang berlangsung, termasuk terhadap personel medis dan penghancuran infrastruktur publik, sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas," katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Dan Chugg, duta besar Inggris untuk Myanmar, juga mengatakan pemerintah Inggris "terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanan terhadap orang-orang yang tidak bersalah" di Yangon dan bagian lain Myanmar.

Sementara itu, media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa lima pabrik di kota penghasil garmen telah dihancurkan. Di antara bangunan yang terbakar adalah pabrik milik China, kata kedutaan besar Beijing di Myanmar yang mengutuk tindakan "perusak" dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Facebook resmi mereka.

Kedutaan Besar Cina di Myanmar mengatakan banyak staf China terluka dan terjebak ketika pabrik di Hlaing Thar Yar yang dijarah dan dihancurkan penyerang tak dikenal.

Kedutaan meminta keamanan segera dijamin, sebuah pernyataan di halaman Facebook kedutaan mengatakan, menggambarkan situasinya sebagai "sangat parah". Dikatakan warga Cina di Myanmar juga telah diperingatkan.

"Beberapa pabrik bisnis China dijarah dan dihancurkan dan banyak staf China terluka dan terperangkap," katanya, tanpa memberikan rincian cedera.

Para penentang kudeta telah mengkritik China karena tidak bersikap lebih keras terhadap pengambilalihan militer seperti yang telah dilakukan negara-negara Barat. Cina mengatakan bahwa prioritasnya adalah stabilitas dan itu urusan internal Myanmar.

Tindakan keras terbaru datang sehari setelah Mahn Win Khaing Than, yang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, mengatakan pemerintah sipil akan berusaha memberikan hak hukum kepada orang-orang.

Aung San Suu Kyi dijadwalkan kembali ke pengadilan pada Senin. Dia menghadapi setidaknya empat dakwaan, termasuk penggunaan radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar protokol virus Corona.

Militer mengatakan pihaknya mengambil alih kekuasaan setelah tuduhan kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh NLF ditolak oleh komisi pemilihan. Militer berjanji akan menggelar pemilu baru, tapi belum menetapkan tanggal.